Ukraina Persiapkan Kemungkinan Pindahkan Data dan Server ke Luar Negeri

KIEV, SATUHARAPAN.COM-Pemerintah Ukraina sedang mempersiapkan potensi kebutuhan untuk memindahkan data dan servernya ke luar negeri jika pasukan invasi Rusia mendorong lebih dalam ke negara itu, kata seorang pejabat senior keamanan siber kepada Reuters, Rabu (9/3).

Victor Zhora, wakil kepala Layanan Negara Ukraina untuk Komunikasi Khusus dan Perlindungan Informasi, menekankan bahwa departemennya sedang merencanakan kemungkinan, tetapi itu sedang dipertimbangkan, menunjukkan Ukraina ingin siap menghadapi ancaman Rusia untuk menyita dokumen pemerintah yang sensitif.

"Kami sedang mempersiapkan," kata Zhora. Rencana A adalah untuk melindungi infrastruktur TI di Ukraina. Memindahkan ke negara lain hanya akan menjadi "Rencana B atau C."

Langkah itu hanya bisa terjadi setelah perubahan peraturan disetujui oleh anggota parlemen Ukraina, kata Zhora.

Pejabat pemerintah telah mengirimkan peralatan dan cadangan ke daerah yang lebih aman di Ukraina di luar jangkauan pasukan Rusia, yang menyerbu pada 24 Februari dan mengepung beberapa kota.

Bulan lalu Zhora mengatakan kepada Politico bahwa ada rencana untuk memindahkan data penting dari ibu kota Kiev jika itu terancam, tetapi persiapan untuk kemungkinan memindahkan data ke luar negeri melangkah lebih jauh.

Ukraina telah menerima tawaran untuk menjadi tuan rumah data dari berbagai negara, kata Zhora, menolak untuk mengidentifikasi mereka. Untuk alasan kedekatan "lokasi Eropa akan lebih disukai," katanya. "Ada banyak pilihan," katanya. “Semua proposal sangat diterima dan layak dipertimbangkan.”

Zhora memberikan sedikit perincian tentang bagaimana langkah semacam itu dapat dilakukan, tetapi dia mengatakan upaya masa lalu untuk menjaga data pemerintah dari jangkauan Rusia melibatkan transportasi fisik server dan perangkat penyimpanan yang dapat dilepas atau migrasi digital data dari satu layanan atau server ke yang lain.

Jika anggota parlemen setuju untuk mencabut pembatasan pengiriman data Ukraina ke luar negeri dan protokol penghapusan aset TI ditetapkan, itu tidak berarti bahwa semua atau bahkan sebagian besar data atau peralatan jaringan pemerintah akan segera dikirim ke luar negeri, kata Zhara.

Instansi pemerintah harus memutuskan berdasarkan kasus per kasus apakah akan tetap menjalankan operasi mereka di dalam negeri atau mengevakuasi mereka.

Apa yang harus dilakukan di masa perang dengan tumpukan data yang dikumpulkan oleh pemerintah menjadi topik perhatian internasional setelah serangan kilat Taliban di Afghanistan Agustus lalu yang mengambil kota demi kota saat AS dan pasukan asing lainnya mundur.

Penaklukan Taliban atas Kabul berarti bahwa pasukan mereka berada dalam posisi untuk mewarisi data sensitif, seperti informasi penggajian untuk pegawai pemerintah dan tentara Afghanistan, yang berpotensi mereka dapatkan untuk petunjuk tentang cara menangkap atau melenyapkan lawan domestik.

Kekhawatiran serupa juga terjadi di Ukraina. Rusia yang memiliki database pemerintah Ukraina dan file intelijen dapat membantu jika Rusia ingin mengontrol Ukraina.

Pavol Jakubec, seorang sejarawan di Universitas Gothenburg Swedia, mengatakan Ukraina belum tentu merencanakan pemerintahan potensial di pengasingan, biasanya merupakan upaya terakhir. “Mungkin mereka ingin mencegah potensi upaya Rusia untuk memblokir operasi mereka, analog dan digital,” katanya.

Pada tahun 1940 Norwegia secara fisik mengirim sebagian besar arsip Kementerian Luar Negerinya ke utara negara itu dan kemudian akhirnya ke Inggris ketika pasukan Jerman menyerbu, kata Jakubec.

Selain berusaha melindungi warga negara yang berada di bawah pendudukan, pejabat Ukraina ingin menolak kesempatan pasukan Rusia untuk memiliki dokumen “yang dapat dipalsukan oleh musuh dan digunakan untuk tujuan propaganda,” kata Jakubec. (Reuters)

Editor : Sabar Subekti