Ulah Menkumham Tingkatkan Biaya Politik Jokowi

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung Idil Akbar mengatakan biaya politik Pemerintahan Presiden Joko Widodo ke depannya akan makin besar. Terlebih, kata dia, setelah Partai Golkar menyatakan diri keluar dari Koalisi Merah Putih.

“Makin banyak yang mendukung bisa menyebabkan cost politik Pemerintahan Jokowi makin tinggi, karena dia harus mengakomodasi banyak kepentingan para pendukungnya,” kata Idil kepada satuharapan.com sebagai tanggapan pada langkah Menkumham yang memberi sinyal akan mengesahkan Golkar kubu Agung Laksono, di Jakarta, Kamis (12/3).

Menurut dia langkah Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly yang berupaya memperbanyak dukungan politik sebanyak mungkin di parlemen, wajar. Namun, kata Idil, Presiden Jokowi harus ingat tidak ada 'makan siang gratis' dan dukungan partai politik cenderung bersifat transaksional.

“Artinya, begitu Golkar masuk lingkaran kekuasaan, tentu mereka ingin dapat jabatan, kemungkinan dengan reshuffle kabinet,” ujar Idil.

“Itu konsekuensi yang harus ditanggung,” dia menambahkan.

Meski biaya politik Jokowi akan meningkat, salah satu staf pengajar di Jurusan Ilmu Pemerintahan UNPAD Bandung itu berpandangan, dukungan dari Golkar dibutuhkan. Sebab, kata dia, selain karena jumlah kursi partai berlambang beringin itu nomor dua terbesar di parlemen, membeloknya dukungan Golkar akan mengubah konstelasi politik.

“Koalisi Merah Putih tidak lagi akan jadi mayoritas di parlemen, artinya pemerintah akan lebih mudah menjalankan kebijakan dan program-programnya, itu alasan mengapa Golkar selalu ditarik-tarik,” tutur dia.

Editor : Bayu Probo