Ulama Syiah Desak Irak Adakan Pemilu

BAGHDAD, SATUHARAPAN.COM- Ulama Syiah Irak menyerukan untuk pemilihan parlemen "sesegera mungkin" untuk meredakan krisis politik yang mencengkeram negara itu sejak protes anti-pemerintah meletus empat bulan lalu.

Seruannya itu menggemakan kembali tuntutan para demonstran di Baghdad dan di seluruh wilayah selatan Irak yang mayoritas Syiah untuk pemilihan umum secepatnya dan tokoh independen untuk menggantikan perdana menteri sementara saat ini.

Dalam sebuah khotbah yang disampaikan oleh wakilnya di kota suci Karbala, Ayatollah Ali Sistani, mengatakan bahwa "sangat penting untuk mempercepat diadakannya pemilihan awal sehingga orang-orang akan memberikan suara mereka," katanya dikutip AFP.

Dia mengatakan Irak harus "mempercepat pembentukan pemerintahan baru" dan "mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengadakan pemilihan yang bebas dan adil secepat mungkin".

Parlemen telah mengesahkan undang-undang pemilu yang baru, tetapi gagal menjawab sebagian besar tuntutan spesifik para pemrotes.  Presiden Irak, Barham Saleh, juga belum menandatangani undang-undang itu.

Sementara ini Irak dalam tekanan dari Sistani dan protes jalanan yang telah memaksa Perdana Menteri Adel Abdel Mahdi untuk mengundurkan diri pada bulan Desember. Mahdi tetap menjabat, namun dalam kapasitas sementara, karena partai-partai politik belum menyetujui penggantinya.

Menurut konstitusi Irak, blok terbesar parlemen harus mencalonkan seorang perdana menteri dalam waktu 15 hari setelah pemilihan legislatif. Kandidat kemudian diberi tugas oleh presiden untuk membentuk pemerintahan dalam waktu satu bulan.

Namun Irak berada di wilayah abu-abu yang sah, karena konstitusi tidak mempunyai ketentuan dalam kasus perdana menteri mengundurkan diri dan tentang periode 15 hari sejak Abdel Mahdi mengundurkan diri telah lama berakhir.

Pekan ini, Saleh mengatakan kepada parlemen yang terpecah yang memiliki waktu hingga Sabtu untuk menunjuk seorang kandidat, jika tidak ia akan mencalonkan seseorang secara sepihak. Namun batas waktu hampir berlalu, dan partai-partai politik sedang dalam pembicaraan krisis untuk menyetujui penggantian tetapi tidak ada kekuatan utama yang mempersulit pertemuan.

Editor : Sabar Subekti