Ulama Syiah Irak Serukan Pendukungnya Melanjutkan Protes

BAGDHAD, SATUHARAPAN.COM - Para pengunjuk rasa membakar ban-ban dan mengepung sebuah kantor polisi di Kota Nassiriya, Irak Selatan, pada Sabtu (30/11), kata seorang saksi mata Reuters.

Aksi tersebut bertujuan menggolkan tuntutan-tuntutan mereka bagi reformasi menyeluruh kendati perdana menteri berjanji akan mundur.

Perdana Menteri Adel Abdul Mahdi mengumumkan pengunduran dirinya pada Jumat (29/11), setelah seruan dari tokoh ulama Syiah di Irak agar pemerintah mundur guna mengakhiri huru-hara mematikan yang sudah berlangsung selama beberapa pekan.

Beberapa jam setelah keputusan Perdana Menteri Adel Abdul-Mahdi untuk meletakkan jabatan, ulama Syiah Moqtada As-Sadr menyeru rakyat Irak agar tetap di jalan dengan tujuan menekan rezim Irak.

As-Sadr, yang memimpin Blok Sairoon di Parlemen, juga menyeru pemrotes agar menyepakati seorang calon untuk memimpin pemerintah mendatang, dan menyatakan keputusan Abdul-Mahdi adalah hasil awal dari protes selama dua-bulan.

"Perdana Menteri baru tak boleh mengangkat kabinetnya berdasarkan garis etnik dan aliran," tambahnya  sebagaimana dikutip Kantor Berita Turki, Anadolu.

As-Sadr juga menyeru demonstran agar melanjutkan protes dan tidak meninggalkan jalanan, dan menyeru apa yang ia sebut "negara sahabat Irak" agar memberi rakyat Irak kesempatan untuk menentukan masa depan mereka sendiri.

Kerusuhan itu, yang telah menewaskan lebih 400 orang, sebagian besar demonstran, menambah krisis yang dihadapi Irak sejak para pemberontak ISIS menguasai wilayah-wilayah di Irak dan Suriah tahun 2014.

Para pengunjuk rasa, yang sebagian anak-anak muda, merasa tak puas atas pemerintahan yang didominasi Syiah dukungan Iran dan menuding menghamburkan kekayaan minyak Irak sementara infrastruktur dan standar hidup memburuk.

Pasukan keamanan telah menggunakan peluru tajam, gas air mata dan granat setrum terhadap pengunjuk rasa selama hampir dua bulan. Lebih 400 orang tewas dalam beberapa hari belakangan ini, khususnya di Najaf dan Nassiriya, di Irak Selatan.

Kabinet Irak menyetujui pengunduran diri Abdul Mahdi, demikian sebuah pernyataan dari kantornya pada Sabtu, tetapi parlemen masih belum menarik dukungannya bagi perdana menteri itu dalam sidang pada Ahad. (Reuters)