Umat Kristen Niniwe Berjuang untuk Miliki Provinsi Sendiri

DOHUK, SATUHARAPAN.COM - Masyarakat Kristen di dataran Niniwe yang terbelah karena dilanda perang meyakini membagi wilayah itu menjadi lima provinsi yang terpisah dapat mencegah terjadinya kerusakan lebih jauh di wilayah yang terperosok dalam konflik etnis dan agama itu.

Tokoh penulis di daerah itu, Baba Laraya termasuk yang meyakini hal itu.

"Ini telah berlangsung selama berabad-abad," kata Laraya tentang ketegangan di tengah masyarakat yang beragam yang didominasi Sunni itu.

"Ini bisa menjadi solusi ideal untuk mendirikan provinsi independen di wilayah ini dan mencegah konflik di masa mendatang," kata dia sebagaimana dilaporkan oleh rudaw.net.

Opini Laraya secara luas disepakati oleh banyak warga di wilayah yang telah mengalami eskalasi ketegangan sektarian dalam beberapa tahun terakhir setelah ISIS mengambil alih kota Mosul yang berfungsi sebagai ibukota untuk seluruh dataran Niniwe.

Terletak di sebelah selatan Kurdistan Region antara perbatasan Suriah di barat dan wilayah Kurdi di timur, Dataran Niniwe telah menjadi rumah bagi Kristen dan Muslim, Yazidi dan orang Turki, Sunni dan Syiah dan Kurdi.

Perwakilan lokal di masa lalu telah mengusulkan untuk membentuk setidaknya lima provinsi yang berbeda untuk Yazidi di Shingal, orang Turki di Tel Afar, Sunni di Mosul, dan orang-orang Kristen di bagian tengah dan di selatan Dataran Niniwe.

"Setiap masyarakat bisa berkembang lebih baik dengan hidup berdampingan dengan masyarakat sekitar," kata pemilik toko lokal. "Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan, tapi saya berharap itu bukan hanya di atas kertas," katanya.

Masyarakat Kristen di daerah itu sering kali rentan di tengah ketegangan sektarian yang sedang berlangsung yang memaksa banyak keluarga meninggalkan rumah mereka demi keselamatan wilayah yang dikuasai oleh Kurdi atau bermigrasi ke Eropa.

Situasi  bahkan lebih tragis bagi kalangan Yazidi Kurdi dan minoritas Shabak  yang sering menjadi sasaran dari pembersihan etnis secara sistematis oleh kelompok yang dominan di daerah tersebut.

Parlemen Irak meloloskan RUU minggu lalu yang secara efektif memberdayakan pihak berwenang dari 19 provinsi dan memberikan mereka cara yang sah untuk menciptakan daerah semi-independen dengan provinsi lain.

Menurut konstitusi Irak, setiap tiga provinsi di negara itu bisa membentuk daerah yang sama dengan pemerintah daerah Kurdi di utara yang terdiri dari provinsi Sulaimani, Erbil dan Dohuk.

Editor : Eben E. Siadari