Uni Afrika Hentikan Kegiatan dan Partisipasi Mesir

KAIRO, SATUHARAPAN.COM - Uni Afrika (African Union / AU) telah memutuskan menghentikan semua kegiatan dan keterlibatan Mesir dalam organisasi yang berangotakan 54 negara itu. Demikian dikatakan seorang pejabat senior mengatakan AU.

Keputusan blok 54 negara Afrika itu diambil berkaitan dengan krisis politik di Mesir, setelah aksi demo menentang Peresiden Mohammed Morsi dan menyusul pencopotannya oleh otorita militer, pada pekan ini seperti diberitakan Al Jazeera, Sabtu (7/7).

"Sebagaimana diamanatkan oleh instrumen AU yang relevan, Dewan Perdamaian dan Keamanan AU memutuskan untuk menangguhkan partisipasi Mesir dalam kegiatan AU sampai pemulihan ketertiban yangkonstitusional," kata Admore Kambudzi, Sekretaris Dewan Keamanan dan Perdamaian AU, Jumat (6/7).

Protes Pendukung Morsi

Sementara itu, protes oleh pendukung Morsi, khususnya dari kelompok Ikhwanul Muslimin pada hari Jumat terus berlangsung hingga malam hari.

Seusai shalat Jumat, para pendukung Morsi memutuskan untuk berbaris di depan gedung televisi pemerintah. Sementara di tempat lain yang tidak jauh, di Tahrir Square, berkumpul para penentang Morsi.

Situasi itu mengkhawatirkan, dan bisa terjadi bentrokan antara kedua kelompok. Hal ini merupakan ujian pertama bagi militer Mesir yang bertanggungjawan dalam pengambialihan kekuasaan. Namun ketegangan di ibu kota Mesir itu bisa diatasi.

Ketegangan meningkat kembali ketika massa pendukung Morsi bergerak mendekat ke markas Garda Republik terdekat, di mana mereka meyakini  Morsi ditahan. Di situ pasukan militer menembaki kerumunan. Tiga orang tewas dan puluhan luka-luka. Kantor berita BBC melaporkan bahwa wartawannya, Jeremy Bowen, kepalanya terserepet peluru.

Pada malam hari, puluhan ribu pendukung Ikhwanul Muslimin berkumpul di lapangan  dekat masjid, serta jalanan di sekitarnya.  Pemimpin tertinggi Ikhwanul Muslimin, Mohammed Badie, mengatakan kepada massa, "Kami akan tinggal di lapangan ini sampai kita membawa Presiden Morsi kembali berkuasa."

Militer: Hak untuk Protes Dijamin

Ia mengatakan bahwa protes mereka akan tetap berjalan secara damai dan meminta tentara untuk tidak mengarahkan “senjata Anda ke arah kami."

Sebelumnya, menjelang protes  hari Jumat itu, pimpinan militer Mesir mengatakan, tidak akan mengambil  tindakan sewenang-wenang terhadap faksi atau arus politik, dan akan menjamin hak untuk protes, selama demonstrasi tidak mengancam keamanan nasional.

"Protes damai dan kebebasan berekspresi adalah hak yang dijamin untuk semua orang, yang telah didapatkan Mesir sebagai keuntungan paling penting dari revolusi,” katanya.

Presiden Sementara Bubarkan Majelis Tinggi

Pada hari Kamis (5/7) Kepala Mahkamah Konstitusi Mesir, Mansour Adly Mahmud, dilantik sebagai Kepala Negara sementara. Dia berjanji mengadakan pemilihan umum segera.
Pada Jumat (6/7), Mansour membubarkan Majelis Tinggi  atau Dewan Syura  yang telah didominasi oleh pendukung Morsi. Majelis ini telah bertindak sebagai badan legislatif tunggal setelah majelis rendah dibubarkan tahun lalu. Mansour juga menunjuk kepala intelijen yang baru, Mohamed Ahmed Farid.