Usul Bubarkan IPDN, Alumni: Ahok Tidak Tahu Sejarah

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Arief M Edie menyayangkan pengakuan Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, yang mengusulkan kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, untuk membubarkan IPDN.

“Saya mewakili para alumni IPDN, menyayangkan pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, yang mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo agar IPDN dibubarkan. Kami cukup kaget, ada seorang gubernur, sampai melontarkan usul pembubaran IPDN,” kata Arief, dalam pesan elektronik yang diterima satuharapan.com, di Jakarta, Minggu (6/9).

Menurut dia, Gubernur DKI Jakarta yang akrab disapa Ahok itu tidak paham sejarah berdirinya IPDN yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pertama. Soekarno. “Kami sangat menyayangkan Ahok sampai mengeluarkan pernyataan seperti itu,” ucap Arief.

Sebenarnya, dia melanjutkan, bila usulan pembubaran IPDN disampaikan oleh rakyat Indonesia tidak masalah. Karena faktanya, seluruh pemerintahan daerah di Indonesia, memakai lulusan IPDN. Bahkan, lulusan IPDN tersebar sampai level terendah pemerintahan, dengan menjadi camat atau lurah.

“Banyak yang bertugas di pelosok, bahkan perbatasan. Sepengetahuan kami, banyak kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, atau wali kota,  yang merasa puas dengan kinerja para alumni IPDN,” ucap Arief.

Oleh karena itu, dia meminta Ahok tidak menyamakan sifat seluruh alumni IPDN. Arief berpendapat, bila seorang lulusan perguruan tinggi ditangkap KPK, tidak lantas kemudian almamaternya bisa dituding bobrok.

“Terus terang pernyataan Ahok itu sangat mengganggu. Ahok lupa, dia dan Jakarta hanya sebagian kecil dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada 34 provinsi. Kalau Ahok sebut oknum kami tak masalah. Namun jangan menjustifijkasi semuanya salah. Tapi ini  sebut lembaga. Itu yang kami tak terima.

“Bahkan ini melukai lembaga, tak bisa kelakuan oknum ditimpakan pada lembaga,” dia menambahkan.

Sebelumnya, Ahok mengaku mengusulkan pembubaran IPDN kepada Presiden Joko Widodo. Hal itu diungkapkan Basuki ketika melantik 327 pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, di Balai Kota, Jumat (4/9). 

"Kemarin saya bilang ke Pak Jokowi, 'Pak, kalau bisa, IPDN bubarkan saja, Pak.' 'Untuk apa ada sekolah IPDN?' saya bilang. Kalau masuknya juga enggak jelas, gimana tesnya, lulusnya gimana, itu hanya pembekalan korps," kata Basuki. 

Menurut dia, untuk menghasilkan pegawai negeri sipil (PNS) yang baik dan potensial, pemerintah tidak harus menggembleng ala militer di IPDN. Bahkan, dia melanjutkan, perusahaan swasta dan TNI/Polri mampu menyediakan PNS yang baik.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja