Usul Bubarkan IPDN, Nasdem: Ahok Tahu Apa Soal Pendidikan?

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi Partai Nasional Demokat (Nasdem), Luthfi A Mutty, mempertanyakan pengetahuan Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, soal sistem rekrutmen dan metode pendidikan yang diterapkan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Menurut dia, sosok yang akrab disapa Ahok itu tidak memiliki informasi lengkap terkait IPDN dan hanya asal bicara. “Apa yang Ahok tahu mengenai sistem rekrutmen dan metode pendidikannya? Ahok sebaiknya mencari informasi yang lengkap tentang IPDN, sebelum ngomong supaya tidak terkesan asal bicara,” kata Luthfi kepada sejumlah wartawan di Jakarta, hari Minggu (6/9).

Menurut dia, sebaiknya Ahok fokus bekerja sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sebab, masih banyak permasalah ibukota yang butuh pemikiran Ahok, seperti soal kemacetan, premanisme, pencemaran lingkungan, hingga masalah sampah.

“Masalah pendidikan tinggi itu urusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Apa yang Ahok tahu mengenai Indonesia? Yang dia tahu sebatas Belitung dan DKI Jakarta. Apa dia tahu bahwa para camat yang tugas di daerah terpencil, perbatasan dan pulau-pulau terluar umumnya alumni IPDN?,” tutur Luthfi.

Sebelumnya, Ahok mengaku mengusulkan pembubaran IPDN kepada Presiden Joko Widodo. Hal itu diungkapkan Basuki ketika melantik 327 pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, di Balai Kota, Jumat (4/9).

"Kemarin saya bilang ke Pak Jokowi, 'Pak, kalau bisa, IPDN bubarkan saja, Pak.' 'Untuk apa ada sekolah IPDN?' saya bilang. Kalau masuknya juga enggak jelas, gimana tesnya, lulusnya gimana, itu hanya pembekalan korps," kata Basuki.

Menurut dia, untuk menghasilkan pegawai negeri sipil (PNS) yang baik dan potensial, pemerintah tidak harus menggembleng ala militer di IPDN. Bahkan, dia melanjutkan, perusahaan swasta dan TNI/Polri mampu menyediakan PNS yang baik.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja