Usul Pemerintahan Bersatu Libya Masih Ditentang dari Dalam

TRIPOLI, SATUHARAPAN.COM Parlemen dan pemerintah tandingan Libya menolak kesepakatan damai PBB yang mengusulkan pembentukan pemerintah persatuan nasional, dengan salah satu anggota parlemen mengatakan pada Senin (12/10) bahwa itu hanya akan memperparah perpecahan di negara Afrika Utara tersebut.

“Pemerintah menolak (usulan kesepakatan damai)... Itu hanya akan memperdalam perbedaan antara masyarakat Libya,” kata anggota Kongres Nasional Umum (General National Congress/GNC) Mahmud Abdel Aziz Mahmud Abdel Aziz kepada AFP.

GNC yang berbasis di Tripoli menuntut amendemen bagi perjanjian damai usulan PBB untuk Libya yang terperosok ke dalam kekacauan setelah pemberontakan 2011 yang menggulingkan diktator Moammar Kadhafi.

Akibat lengser dan tewasnya Khadafi, negara tersebut diperintah oleh milisi bersenjata dan memiliki dua pemerintah dan dua parlemen sejak Agustus 2014.

Parlemen yang diakui secara internasional berbasis di wilayah timur dan diperkirakan akan menggelar rapat pada Senin untuk membahas pemerintah persatuan usulan PBB, kata anggota parlemen Ali Tekbali kepada AFP.

Namun, dia juga menolak rencana PBB itu, mengatakan pemerintah yang diusulkan PBB merupakan salah satu bentuk “perpecahan, bukan persatuan.”