Usulan Pemprov DKI Cabut Subsidi BBM Sulit Dilaksanakan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, terkait usulan pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta, sulit dilakukan. Dikatakan oleh Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo bahwa itu hanya usulan, keputusannya tergantung pemerintah pusat.

“Itu urusannya pemerintah pusat, bukan urusan kita, tapi kalau usulan itu diterima yang pertama urusannya dengan Jakarta adalah urusan untuk kemacetan. Yang kedua, kalau berbicara anggaran, jelas bisa menghemat anggaran pemerintah pusat.” terang Jokowi di Balai Kota, pada Jumat (20/12) sore.

Sebelumnya, pihaknya sudah mengusulkan bahwa pencabutan subsidi tersebut hanya untuk mobil pribadi, dan bukan untuk truk, bus, angkutan umum, bahkan motor. 

Dirinya mengakui belum mengetahui seberapa efektif pencabutan subsidi BBM tersebut untuk mengurangi kemacetan, karena menurut dia hal ini masih perlu pembicaraan lebih lanjut dengan berbagai pihak terkait. “Ya kita ini belum mau berbicara sejauh itu, wong kita ini kan usulan. Keputusan itu ada di pemerintah pusat, itu saja.” ujarnya.

BBM Subsidi Bukan untuk Mobil Pribadi

Senada dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, dia menyayangkan program RFID Pertamina (Radio Frecuency Identification), harusnya bukan untuk mobil pribadi, tapi untuk angkutan umum, untuk truk-truk. Menurut dia, kalau untuk mobil pribadi, ini menambah macet Jakarta.

“Itu yang Pak Gubernur (Jokowi) protes waktu ada mobil-mobil murah,” ujar Basuki yang ditemui di Balai Kota pada Kamis (19/12).

Sebagai informasi, RFID merupakan alat pencatat pemakaian BBM, yang membatasi penggunaan BBM premium per bulannya.  Akan tetapi karena belum ada payung hukumnya, dan kebijakan tersebut masih simpang siur, RFID tidak bisa dijadikan solusi.

Meskipun nantinya subsidi BBM akan dicabut, angkutan umum dan motor masih bisa menggunakannya berdasarkan pernyataan Basuki. Hanya saja untuk motor, nantinya begitu bus tingkat (double deck) datang, dan dikatakan gratis, jalur motor akan diambil untuk bus tingkat ini.

“Sekarang orang naik motor karena terpaksa kan, motor lebih aman lebih nyaman. Perempuan pun naik motor daripada terjadi pelecehan di bus, itu tidak baik. Memang itu salah kami tidak pernah menyediakan bus yang baik. Tapi kita akan sediakan bus yang baik, sesuai dengan standar pelayanan minimum (SPM), tunggunya cuma 10 menit.” tandas Basuki.

Basuki menambahkan alasan lainnya mengapa penggendara motor harus beralih ke transportai massal, karena kecelakaan motor per harinya bisa 3-5 orang yang meninggal.

Editor : Sotyati