Vatikan Kecam Penahbisan Uskup Gereja Bawah Tanah Tiongkok

VATIKAN, SATUHARAPAN.COM – Vatikan mengecam penahbisan seorang uskup dari gereja bawah tanah Tiongkok (gereja di luar naungan badan resmi pemerintah) tanpa persetujuan Sri Paus, Senin (7/11).

Takhta Suci dan Beijing tidak memiliki hubungan diplomatik sejak 1951.

Jutaan umat Katolik Tiongkok berada di luar naungan Asosiasi Patriotik Katolik Tiongkok yang dikelola rezim Komunis. Vatikan telah menunjuk sejumlah uskup dari organisasi tersebut, tetapi mereka tidak diakui oleh Beijing.

Menurut laporan sejumlah media Katolik, beberapa pastor dari gereja bawah tanah Tiongkok mengklaim diri mereka sebagai uskup tanpa persetujuan Vatikan, termasuk Paul Dong Guanhu, yang mengaku dia dapat menahbiskan para pastor lain.

Menurut laporan kantor berita khusus gereja-gereja di Asia, terdapat sekitar 10 penahbisan pastor gereja bawah tanah dalam beberapa tahun terakhir.

“Dalam beberapa pekan terakhir, terdapat sejumlah laporan mengenai penahbisan pastor sebagai uskup dari jemaat Gereja Katolik tidak resmi di Daratan Tiongkok tanpa persetujuan paus,” ujar direktur kantor pers Vatikan Greg Burke.

“Takhta Suci tidak memberikan izin penahbisan tersebut dan juga tidak diberi tahu mengenai hal itu,” ujar Burke.

“Jika penahbisan uskup tersebut benar terjadi, hal itu merupakan pelanggaran berat terhadap norma-norma kanonik,” imbuh Burke.

Sejak terpilih pada awal 2013, Paus Fransiskus berupaya memperbaiki hubungan dengan Tiongkok.

Delegasi Tiongkok diperkirakan akan mengunjungi Roma pada November ini “untuk perundingan putaran terakhir,” menurut pernyataan pastor Belgia Jeroom Heyndrickx, pakar Gereja Katolik Tiongkok yang memiliki hubungan erat dengan Vatikan.

Menurut butir-butir kesepakatan yang masih disusun, paus akan mengakui empat dari delapan uskup yang penahbisannya ditolak Vatikan.

Namun, kesepakatan tersebut tidak membahas isu sekitar 30 uskup yang ditunjuk oleh Takhta Suci, tetapi tidak diakui oleh Tiongkok. Jika berhasil tercapai, kesepakatan tersebut diprediksi tidak akan berujung dengan normalisasi hubungan diplomatik. (AFP)

Editor : Diah Anggraeni Retnaningrum