Wakil PM : Hak Rakyat Menentukan Masa Depan Suriah, Bukan Obama

NEW YORK, SATUHARAPAN.COM – Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, dan para pejabat lainnya harus memahami bahwa hanya rakyat Suriah yang memiliki hak untuk menentukan masa depan Suriah. Hal itu dikatakan Wakil Perdana Menteri dan  Menteri Luar Negeri Suriah,Walid Al-Moallem, hari Selasa (29/9) di New York di sela-sela disdang Majelis Umum PBB.

Pernyataan yang dikutip kantor berita resmi Suriah, SANA, itu terkait pernyataan sejumlah kepala negara yang menyebutkan tentang transisi pemerintahan Suriah sebagai solusi bagi perang sipil yang sudah berlangsung lebih dari empat tahun.

Selain itu, Uni Eropa, Prancis, dan Amerika Srikat menyebutkan Bashar Al-Assad tidak akan dilibatkan dalam proses transisi itu. Bahkan Obama dan Presiden Prancis, Francois Hollande, menyebut Al-Assad sebagai diktator yang membunuh rakyatnya sendiri.

"Saya mengatakan hal ini kepada John Kerry (Menlu AS-Red.) di Konferensi Jenewa II dan saya mengulanginya sekarang, 'Baik Obama maupun orang lain tidak dapat menentukan pilihan rakyat Suriah," kata Al-Moallem kepada wartawan.

Dalam komentarnya terhadap laporan Perdana Menteri Turki, Ahmet Davutoglu, negara yang menutup perbatasannya terkait teroris, Al-Moallem menyatakan harapan bahwa Davutoglu kali ini jujur.  "Seperti yang kita sampaikan dalam banyak pernyataan untuk para pejabat Turki, tidak ada yang nyata di lapangan," kata dia.

"Jika (Ahmed Davutoglu-Red.) serius memerangi terorisme, dan melindungi rakyatnya melawan terorisme, mereka harus berkoordinasi dengan Suriah," kata Al-Moallem.

Dia menekankan bahwa kerjasama antara Suriah, Rusia, Iran dan Irak melawan Negara Islam Irak dan Suriah (NIIS) "sangat membantu" untuk mengakhiri terorisme. "Kami mendukung apa yang dikatakan Presiden Rusia, Vladimir Putin."