Wakil Rakyat Papua: Blok Masela Jangan Jadi Freeport Jilid 2

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Keputusan Presiden Joko Widodo tentang pengelolaan Blok Masela untuk dibangun di darat mendapat apresiasi dari Wakil Rakyat Papua di DPR, Komaruddin Watubun. Menurutnya, hal itu akan memberikan manfaat yang jauh lebih besar bagi masyarakat di Indonesia timur. Namun, pada saat yang sama ia juga mengingatkan agar pengelolaan Blok Masela jangan jadi Freeport Jilid II yang dirasakan kurang optimal berdampak pada daerah.

Komaruddin Watubun yang akrab disapa Bung Komar (BK), anggota Komisi II DPR RI, mengatakan hal itu dalam perbincangan dengan satuharapan.com melalui pesan selular, hari ini (24/3).  Bung Komar mengatakan, sejak awal dirinya sudah menegaskan dan memberi masukan bahwa pembangunan di darat akan jauh lebih memberi manfaat. Khususnya secara sosial kepada masyarakat.

“Ekonomi akan hidup, masyarakat akan lebih merasakan hadirnya infrastruktur baru dan semangat akan sebuah masa depan,” kata dia.

Namun, ia juga dengan tegas  memberikan peringatan bahwa tugas berat menanti pemerintah daerah, khususnya Maluku, agar Masela tidak terjerumus menjadi Freeport Jilid II. Ini, menurut dia, menjadi domain pemerintah daerah khususnya, dan masyarakat Maluku secara umum.

”Pertama, harus disiapkan semua hal yang terkait dengan regulasi sehingga dampak negatif bisa diminimalisir. Seperti kongkalikong pengusaha hitam dan pejabat dalam penguasaan atau mafia tanah. Kedua, perlunya kesiapan sumber daya manusia Maluku dalam ikut ambil bagian pada proses Blok Masela,” tegas  Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan itu.

Politisi kelahiran Kei, Maluku Tenggara 48 tahun lalu itu menambahkan, jika SDM tidak dipersiapkan dengan baik,  Blok Masela dapat  menjadi Freeport jilid II.

“Ekplorasi di Freeport itu hampir sebagian besar, khususnya pada bagian yang vital, dikelola dan ditangani oleh orang asing atau orang luar Papua.  Orang Papuanya sebagian besar hanya menjadi penonton dan bahkan korban. Ini karena tidak ada kesiapan SDM yang memadai. Jangan sampai ini terjadi  di Maluku,” kata Mantan Ketua DPRD Provinsi Papua itu.

Ditegaskannya, selama ini ia telah gencar untuk  mengkampanyekan  “Human Investment”, yakni perlunya menginvestasikan sumber daya manusia Maluku dari berbagai sektor, termasuk di industri minyak dan gas. Tujuannya agar Maluku menjadi tuan rumah di negerinya.

“Esensi dari otonomi daerah, keadilan dan kesetaraan bisa dicapai kalau daerah itu siap dengan sumber daya manusianya,” tegasnya.

Lebih jauh, BK mengatakan Maluku sebagai wilayah yang memiliki sejarah besar, pernah dipenuhi orang-orang hebat, lokasi yang strategis, kekayaan yang berlimpah, idealnya bisa menjadi wilayah yang paling berhasil di Indonesia. Sayangnya, Maluku faktanya tertinggal jauh. Setidaknya, kata BK, hal ini bisa dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), atau Human Development Index (HDI), sebuah tolok ukur yang sering digunakan untuk membandingkan keberhasilan pembangunan sumber daya manusia antar-negara atau antar-provinsi. “Dari tahun ke tahun IPM Maluku berada di tingkat bawah,” tambahnya.

Bung Komar mengatakan  berdasarkan pergaulan internasional maupun dalam kunjungannya ke beberapa negara, negara yang kini berhasil, seperti Korea Selatan, Jepang, Tiongkok dan Finlandia adalah negara-negara miskin akan  sumber daya alam. “Bukan pula negara yang tidak pernah menghadapi konflik. Mereka negara yang pernah terpuruk akibat konflik berkepanjangan. Namun, spirit, karakter, dan pola pikir atau mindset untuk maju tertanam dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakatnya,” ujar BK.

Untuk itu, ditambahkan oleh BK, agar Maluku bisa seperti negara-negara itu, dengan keuntungan berupa kekayaaan alam salah satunya Blok Masela, perlu diciptakan, dibangun dan dikembangkan manusia-manusia Maluku yang berkualitas. “Dengan melakukan Investasi terhadap Manusia di Maluku di semua sektor, pada saatnya nanti dipetiklah keuntungan dari investasi itu berupa bibit unggul manusia yang berkualitas”, ujar dia.

Editor : Eben E. Siadari