Walhi Ragukan Komitmen Pembangunan Berkelanjutan

NUSA DUA, SATUHARAPAN.COM - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) meragukan komitmen pembangunan berkelanjutan yang disampaikan pemerintah Indonesia melalui penyeimbangkan antara pembangunan dengan kelestarian lingkungan.

"Walhi melihat isu `green` dalam APEC sudah dikomodifikasi sedemikian rupa yang hakikatnya jauh dari pembangunan yang dimaksud yaitu keseimbangan alam dan manusia," kata perwakilan Walhi di Indonesia People Alliance (IPA) Irhash Ahmady melalui sambungan telepon kepada Antara di Nusa Dua, Bali, Minggu.

Hal tersebut dikatakan Irhash terkait pernyataan pemerintah Indonesia yang akan mengembangkan pembangunan berkelanjutan di dalam negeri dengan menawarkan filosofi masyarakat Bali yatiu Tri Hita Karana yang mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan, masyarakat dan alam.

Irhash mengatakan apa yang dilakukan pemerintah dalam APEC adalah untuk meyakinkan investasi luar negeri agar masuk ke Indonesia. Karena itu, dia yakin bahwa kedepannya prinsip keberlanjutan yang digunakan hanya sebagai kamuflase saja dan Indonesia tetap menjalankan pembangunan yang eksploitatif dan tidak ramah lingkungan.

"Isu pembangunan berkelanjutan bukan hal yang baru, namun hingga saat ini sawit Indonesia masih mendapat penolakan dari negara pembeli karena tidak ramah lingkungan," ujarnya.

Dia menilai selama pendekatan industri skala besar yang digunakan maka eksploitasi sumber daya alam tidak akan pernah berhenti.

Irhash mencontohkan perkebunan kelapa sawit dalam skala besar yang melibatkan modal asing sering merampah hak dan tanah rakyat.

"Isu mengenai `green` ekonomi hanya untuk menutupi fakta yang terjadi bahwa perampasan tanah rakyat serta keaneka ragaman hayati sering dilupakan," katanya.

Dia menilai selama pembangunan bertumpu pada investasi asing dengan mengedepankan keuntungan semata tanpa memikirkan dampak lingkungan maka perampasan tanah rakyat akan terus terjadi.

Untuk itu, menurut dia, Walhi mendorong pemerintah untuk menjalankan pembangunan dan perdagangan berkelanjutan yang mengabdi serta menguntungkan masyarakat.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sebelumnya meluncurkan Jaringan Solusi Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN SDSN-SEA) untuk Indonesia dan hub regional Asia Tenggara pada Minggu (6/10).

Jaringan ini berisikan dari berbagai pemangku kepentingan, akademisi, sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat guna mendorong solusi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Presiden meluncurkan SDSN-SEA

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meluncurkan Sustainble Development Solution Network - Southeast Asia (SDSN-SEA), di Nusa Dua, Bali, Minggu (6/10) siang. 

Presiden menyampaikan bahwa Indonesia bangga menjadi tuan rumah acara penting ini "Tri Hita Karana-Konferensi Internasional tentang Pembangunan Berkelanjutan".

Pada awal sambutannyan Presiden SBY mengatakan, Tri Hita Karana adalah sebuah konsep yang berakar pada filosofi Bali yang memberikan penekanan tertinggi pada interaksi harmonis antara manusia dan Tuhan, manusia dengan alam, dan manusia dengan sesama manusia. 

"Ketika kita berhasil pada tiga tingkat interaksi, pahala adalah kemakmuran dan kebahagiaan,” kata Presiden SBY sembari menambahkan, sebaliknya, perilaku sembrono sering kali mengancam keanekaragaman hayati, air tawar, dan akses pangan. 

Presiden SBY mengemukakan, selama bertahun-tahun overfishing, pencemaran, dan kerusakan habitat telah membahayakan ekosistem laut kita. FAO memperkirakan bahwa 80 persen dari perikanan dunia yang over-dieksploitasi, habis, atau dalam keadaan kurang.

Untuk itulah, Presiden SBY tegaskan,” Kegiatan SDSN telah menginspirasi lebih banyak orang untuk membuat penyesuaian yang dibutuhkan untuk kebaikan umat manusia, misalnya, dalam memenuhi kebutuhan energi kita. 

"Tantangan terbesar Indonesia adalah bagaimana mengubah arah menuju jalur pembangunan yang lebih ramah lingkungan diambil," ujar Kepala Negara. 

Menurut Presiden, langkah yang harus dilakukan adalah: Pertama, siap untuk beradaptasi dan tegas menanggapi serangkaian tantangan besar yang dihadapi. 

Kedua, jujur ​​dalam mengambil stok usaha dalam negeri sendiri dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan diri sendiri. 

Ketiga, kita harus mempercepat integrasi kebutuhan lingkungan ke dalam strategi pengembangan kami. 

Dan keempat, pemerintah dan semua stakeholder harus bekerja dalam kemitraan untuk mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan dengan perkembangan saat ini tanpa mengorbankan masa depan. 

Presiden menyampaikan rekomendasi High Level Panel Post 2015 Development Agenda kepada Sekretaris Jenderal PBB tentang cara-cara untuk memberantas kemiskinan dan mentransformasi ekonomi melalui pembangunan yang berkelanjutan. 

Ia menyebutkan, dalam rangka APEC, Indonesia tertarik untuk memobilisasi komitmen bersama untuk menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di semua sektor. 

Presiden yakin bahwa Indonesia akan terus mendapatkan keuntungan dari kegiatan SDSN ini karena aktivitas ini mengkhususkan dalam berbagi informasi, best practise, pengetahuan, dan teknologi. 

"SDSN ini akan menjadi mitra yang handal untuk menemukan pendekatan yang paling cocok dan solusi praktis dan mengatasi tantangan kritis pembangunan berkelanjutan," tutur Presiden SBY.

Di akhir sambutannya, Presiden mendorong untuk memperluas dan terus menciptakan jaringan kerja sama yang mempertemukan pemerintah, sektor swasta, dan organisasi nirlaba. 

“Saya percaya bahwa melalui kreatif kerja sama seperti ini, kita dapat mengatasi tantangan zaman,” tegas Presiden. 

Dalam agenda SDSN ini, beberapa menteri ikut mendampingi Presiden SBY di antaranya Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Kesra Agung Laksono, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Sekretaris Kabinet Dipo Alam, Menteri ESDM Jero Wacik, dan Menteri Parenkraf, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Gumelar. 

Setelah agenda ini, Presiden melanjutkan dengan dua pertemuan bilateral di sore hari yakni Meksiko dan Hong Kong. (setkab.go.id)