Warga Prancis Tuntut Macron Mundur

PARIS, SATUHARAPAN.COM - Presiden Prancis Emmanuel Macron bersikap rendah hati dan tegas saat berbicara di depan umum untuk pertama kali mengenai protes anti-pemerintah yang telah mengguncang negara itu.

Ia mengakui, usul kenaikan pajak uang pensiun adalah "tidak adil." Tetapi ia menilai kemarahan yang meluap dalam beberapa pekan terakhir, adalah hasil dari apa yang disebutnya "malaise" atau ketidaknyamanan selama 40 tahun, terutama di kalangan orang Prancis di pedesaan.

Presiden menyatakan "darurat ekonomi dan sosial."

Selain memotong pajak untuk pensiunan, pemerintah akan memberikan tambahan sebanyak $113 untuk upah minimum bulanan, pajak atas upah lembur akan dihapus, dan perusahaan besar diminta untuk memberi pekerja bonus akhir tahun yang bebas pajak.

Tetapi, ia dengan tegas menentang demonstrasi jalanan, dan menyatakan "tidak akan ada ampunan" bagi mereka yang menghancurkan kaca-kaca jendela, menjarah toko dan menyerang polisi. Ia juga tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah pada salah satu tuntutan utama demonstran - pengunduran dirinya.

Seorang pria dengan tulisan “Macron mundur” mengibarkan bendera Prancis, semetara pengunjuk rasa “rompi kuning” berkumpul untuk memprotes kenaikan harga bahan bakar minyak dan biaya hidup di jalan tol La Barque, dekat Marseille, selatan Prancis, 9 Desember 2018.

Macron membatalkan kenaikan pajak bahan bakar yang memicu protes itu hampir sebulan lalu.

Kemarahan meluas melampaui persoalan pajak dan meluas menjadi kemarahan umum terhadap presiden yang dinilai banyak demonstran lebih peduli pada orang-orang kaya daripada warga Prancis umumnya.

Protes di Paris memaksa polisi menutup sementara lokasi wisata utama, termasuk Menara Eiffel dan Museum Louvre. Protes juga menyebabkan jalan-jalan ibu kota dan kota-kota besar lain penuh sampah. Lebih 4.500 orang ditangkap sejak protes dimulai. (VOA)

Editor : Melki Pangaribuan