Warga Tuntut KPK Bongkar Korupsi Industri Batu Bara

Seorang warga dari perwakilan masyarakat daerah terdampak tambang melakukan orasi dalam aksi unjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (23/3). Ratusan warga dari berbagai daerah bersama Greenpeace Indonesia, Walhi, dan Jatam menuntut kepada KPK mengusut dan membongkar praktik korupsi yang ada di industri batu bara baik dalam sektor pertambangan, maupun pembangkitan listrik, khususnya yang terjadi di wilayah-wilayah masyarakat terdampak. (Foto-foto: Dedy Istanto)

Ratusan warga dari berbagai daerah di antaranya, Batang, Labuan, Pelabuhan Ratu, Cilacap, Jepara, Jepara, Indramayu, Cirebon, dan Bengkulu serta Kalimantan Timur bersama dengan Greenpeace Indonesia, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menggelar aksi damai meminta KPK untuk mengusut praktik korupsi yang ada di industri batu bara.

Aksi happening art yang digelar dalam aksi damai dari ratusan warga di berbagai daerah bersama sejumlah LSM yang meminta KPK mengusut praktik korupsi yang ada di sektor industri batu bara.

Aksi damai ratusan warga dari berbagai daerah terdampak industri tambang batu bara yang digelar di depan gedung KPK untuk meminta mengusut praktik korupsi di industri batu bara.

Ratusan warga dari berbagai daerah yang menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung KPK menuntut mengusut praktek korupsi yang ada di industri batu bara.

Berbagai atribut berupa spanduk, poster dan bendera yang dibawa oleh ratusan warga saat menggelar aksi damai di depan gedung KPK untuk menuntut mengusut praktik korupsi yang ada di industri batu bara.

Salah satu peserta aksi saat menggelar aksi unjuk rasa meminta KPK mengusut praktik korupsi yang ada di industri batu bara di berbagai daerah.

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Ratusan warga dari berbagai daerah dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, hari Kamis (23/3) menuntut membongkar praktik korupsi di industri batu bara.

“Pada dasarnya batu bara merupakan energi kotor, bukan hanya dari sisi sosial dan lingkungan, tetapi juga dari sistem memberi ruang besar bagi korupsi. Korupsi yang didefenisikan oleh KPK pada Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam yang dicanangkan pada tahun 2015 meliputi segala penyimpangan tata kelola sumber daya alam yang merugikan negara,” kata Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Didit Wicaksono.

Didit menambahkan, nota kesepahaman yang ditanda tangani oleh 20 kementerian dan tujuh lembaga negara pada tahun 2014 telah mendasari terbentuknya Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Minerba yang kini menjelma menjadi Korsup Energi.

Aksi damai yang diikuti oleh warga dari daerah Batang, Labuan, Pelabuhan Ratu, Cilacap, Jepara, Jepara, Indramayu, Cirebon, dan Bengkulu serta Kalimantan Timur bersama Greenpeace Indonesia, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) digelar di depan gedung KPK dengan membawa atribut berupa poster, spanduk bertuliskan protes dan tuntutan.

Beberapa perwakilan dari peserta aksi unjuk rasa diterima oleh perwakilan KPK untuk audiensi meminta KPK untuk mengusut tuntas praktik korupsi di industri batu bara, baik dalam sektor pertambangan, maupun pembangkitan listrik, khususnya yang terjadi di wilayah-wilayah masyarakat terdampak.

Editor : Diah Anggraeni Retnaningrum