Wawancara Ibrahim Peyon: Isu Papua Merdeka vs Diplomasi Pasifik

JAKARTA-MUNICH, SATUHARAPAN.COM - A. Ibrahim Peyon dikenal sebagai antropolog Papua yang produktif. Buku-buku karya dosen Universitas Cendrawasih, Jayapura ini, telah banyak dibaca dan menjadi rujukan bila berbicara tentang antropologi, khususnya antropologi Papua.

Sebagai antropolog, ia dikenal sebagai cendekiawan yang gigih memperjuangkan gagasan ‘Antropologi Papua kembali ke rumah.’ Yang dia maksudkan dengan hal itu adalah  perspektif Antropologi yang terfokus pada paradigma, metode-metode dan teori-teori berbasis pada kultur dan pengetahuan orang-orang Papua sendiri.

“Pengetahuan yang berbasis pada budaya, filsafat dan sejarah kita sendiri,” ia menulis dalam sebuah artikel berjudul Antropologi Papua Kembali ke Rumah di suarapapua.com.

Untuk itu, kata dia, metode Antrpologi dalam perspektif ini membutuhkan perspektif Antropologi radikal, kritis dan terfokus kepada pengetahuan dan kebudayaan masyarakat Papua sendiri.

“Antropologi dalam perspektif ini harus melepaskan diri dari belenggu nasionalisme dan intelektualisme liberal yang tak terpisahkan dari kolonialisme dan kapitalisme global,” tulis Ibrahim Peyon, penulis buku Antropologi Kontemporer: Suatu Kajian Kritis Mengenai Papua (Penerbit Kelompok Studi Nirentohon, 2012), Manusia Papua Negroid: Ras dan Ilmu dalam Teori Antropologi, (Penerbit Kelompok Studi Nirentohon, 2012), Struktur Sosial dan Kekerabatan Orang Yali (Penerbit Kelompok Studi Nirentohon, 2012), Terang Bersinar di Balik Gunung: Kisah Pelayanan para Penginjil GKI-TP di Pegunungan Papua Barat, (Penerbit Kelompok Studi Nirentohon, 2015) dan Kolonialisme dan Cahaya Dekolonisasi di Papua Barat (Penerbit Nentiens Focus, 2010).

Salah satu buku karya A. Ibrahim Peyon. (Foto: Dok Pribadi)

Ibrahim Peyon terlahir dengan latar belakang etnis Yali, saat ini ia sedang melanjutkan studi Ph.D-nya di Universitas Ludwig Maximilian, Munich, Jerman. Ada pun subjek risetnya adalah tentang struktur dan makna mite dan lagu dalam perspektif indigeneus salah satu etnik di pedalaman Papua.

Ia sangat vokal menyuarakan aspirasi penentuan nasib sendiri rakyat Papua, suatu isu yang bagi banyak kalangan di Papua sendiri acap kali dipandang sebagai isu sensitif. Ibrahim Peyon secara sadar mengambil posisi kritis itu, dan ia tidak merasa dirinya bersuara vokal.

“Saya tidak berbicara vokal dalam hal ini. Tulisan-tulisan saya secara akademik itu tidak bisa dikategorikan bicara vokal, tulisan-tulisan itu dibangun atas dasar data, atau dari realita hidup orang-orang Papua selama ini. Realita sejarah dan budaya yang disebunyikan selama ini. Tulisan-tulisan itu adalah tugas akademik untuk kepentingan teori dan praktis untuk memperbaiki kehidupan sosial. Jadi bagi saya itu hal biasa di dunia kampus dan tidak ada yang vokal dan istimewa,” kata Ibrahim Peyon dalam wawancara tertulis  dengan satuharapan.com.

Perhatian publik ke wilayah Papua dalam beberapa tahun terakhir memang meningkat. Salah satu faktor pemicunya adalah kampanye pembangunan infrastruktur yang pemberitaannya demikian intens. Namun pada saat yang sama, dirasakan masih sangat kurang pengenalan akan sejarah Papua, dari perspektif orang Papua sendiri. Padahal, perspektif sejarah tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam persoalan-persoalan yang membelit Papua, termasuk adanya gerakan yang mendesak penentuan nasib sendiri.

Wawancara dengan Ibrahim Peyon yang disajikan ini, dimaksudkan sebagai upaya mengangkat pengenalan sejarah Papua dari perspektif orang Papua. Wawancara dengan Ibrahim Peyon kami lakukan via surat elektronik, dan hasilnya menjadi empat bagian yang disajikan secara berturut-turut. Bagian pertama adalah yang Anda baca ini, dilanjutkan dengan wawancara bagian kedua dengan judul, Ibrahim Peyon: Diplomasi Pasifik akan Gagal Redam Isu Papua Merdeka, bagian ketiga dengan judul Ibrahim Peyon: Akar Persoalan Papua ada di PBB dan bagian keempat, Ibrahim Peyon: Isu Referendum Papua Jangan Dianggap Tabu.

Berikut ini wawancara bagian pertama dengan Ibrahim Peyon.

Satuharapan.com: Kami tertarik  mewawancarai Anda sebagai salah seorang cendekiawan Papua setelah membaca tulisan-tulisan Anda di media sosial dan media lainnya, yang banyak menyuarakan pelurusan sejarah Papua. Demikian juga dengan buku-buku yang telah Anda tulis, tampak bahwa pemahaman Anda sangat luas tentang akar sejarah Papua. Kami kira pandangan-pandangan Anda perlu juga ditampilkan untuk membangun percakapan akademis yang lebih substantif seputar isu Papua. Mudah-mudahan Anda bersedia.

A. Ibrahim Peyon: Terima kasih sudah menghubungi saya untuk melakukan wawancara ini. Pertama ingin tegaskan bahwa, saya secara pribadi bukan aktivis atau pejuang Papua. Saya juga tidak terlibat dalam organisasi manapapun termasuk organisasi perjuangan. Tetapi posisi saya sebagai akademisi untuk menyampaikan informasi atas dasar kebenaran. Saya juga bukan akademisi akomodasi untuk melayani kekuasaan dan mendukung kebohongan. Karena saya dididik dalam keluarga yang sederhana dan dalam pendidikan gereja yang menekakan disiplin, moralitas, kejujuran dan kebenaran. Dengan modal itu, saya menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan pendapat pribadi sebagai akademisi. 

Apa pendapat Anda atas upaya RI untuk terus mendekati negara-negara  Pasifik dengan bantuan ekonomi, bila dikaitkan dengan dukungan 7 negara Pasifik yang sebelum ini gencar mengangkat isu Papua di PBB?

Pertama, masalah dukungan Papua di Pasifik sangat kompleks dan masyarakat dan pemerintah di negara-negara Pasifik sudah tahu persis apa yang sedang terjadi Papua sejak Trikora tahun 1963. Secara akademik Trikora itu adalah bentuk invansi untuk okupasi West Papua. Karena Papua tidak memiliki hubungan secara historis dan kultur dengan Indonesia.

Kedua, proses Pepera tahun 1969  sudah jelas cacat hukum dan moral karena tidak melakukan prinsip satu orang satu suara berdasarkan perjanjian New York, di mana setiap orang dewasa di atas 17 tahun diharuskan menentukan pilihan mereka. Tetapi Indonesia memilih 1.025 orang saja dibawah ancaman militer.

Ketiga, pelanggaran HAM yang sangat luar biasa sejak Papua dianeksasi sampai sekarang, dan para pelaku tidak pernah diadili di pengadilan Indonesia. Termasuk program migrasi (transmigrasi dan migran spontan) besar-besaran, perampasan tanah, hutan, dan dominasi birokrasi, dominasi pusat-pusat ekonomi, pendidikan yang buruk, kesehatan yang buruk. Terakhir kasus gizi buruk di Asmat dan semua ini adalah proses pembiaran pemerintah Indonesia selama 50 tahun lebih menduduki Papua dan hal ini proses genocide perlahan sedang terjadi di Papua.

Jadi negara-negara Pasifik  sudah tahu persis dengan situasi itu. Mereka semua baru merdeka setelah Papua diokupasi oleh Indonesia. Tetapi mereka sadar dan mengetahui semua yang sedang terjadi di Papua itu. Karena itu, mereka mendorong rakyat Papua untuk bersatu dan hasilnya melahirkan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Jadi, kelahiran ULMWP tidak hanya keinginan rakyat Papua tetapi juga dorongan dari negara-negara Melanesia dan Pasifik.  Setelah ULMWP dibentuk, dukungan negara-negara Pasifik berkembang dan hasilnya 7 negara Pasifik yang mengangkat isu Papua di PBB itu.

Sering dikatakan bahwa negara-negara Pasifik ini hanya negara kecil, tidak punya pengaruh di dunia internasional. Bagaimana pendapat Anda?

Selama ini pemerintah Indonesia selalu mengatakan bahwa negara-negara Pasifik itu negara kecil dan tidak mempunyai pengaruh kuat untuk mempengaruhi dunia atas isu Papua. Dua tahun terakhir ini diplomat Indonesia di PBB selalu membantah pernyataan negara-negara Pasifik tentang masalah Papua dengan cara-cara yang tidak beretika dan bermartabat. Pemerintah Indonesia juga telah menolak tawaran dialog dari ketua MSG periode lalu, Manasseh Sogavare dan menolak tawarannya untuk mengunjungi Indonesia. Pemerintah Indonesia juga menolak delegasi pencari fakta dari Pacific Islands Forum (PIF) yang mau ke Papua tahun 2015.

Selain itu, Luhut Binsar Pandjaitan (Menkopolhukam saat itu) membentuk tim terpadu pencari fakta di Papua, untuk mengumpulkan data pelanggaran HAM dan ingin para pelaku dibawa ke pengadilan. Tetapi sejauh ini tidak ada tindak lanjut dari tim itu, dan itu hanya sebagai siasat untuk menutup pintu delegasi PIF ke Papua.

Luhut Binsar Pandjaitan juga mengatakan kepada para pemimpin gereja Papua di kantor Sinode GKI TP di Jayapura bahwa kasus Paniai berdarah segera diselesaikan oleh pemerintah dalam waktu dekat ini. Tahun 2014 Presiden Jokowi di Lapangan Mandala Jayapura mengatakan akan selesaikan pelanggaran HAM di Papua. Tetapi tidak ada tindak lanjut dari janji-janji itu. Melihat semua janji-janji kosong itu, orang Papua selalu mengatakan bahwa pemerintahan Indonesia ini dipimpin oleh sekelompok manusia yang tidak berkata benar, mereka sedang berkata tidak benar terhadap rakyat Papua dan juga berkata tidak benar terhadap negara-negara Pasifik dan PBB.

Orang-orang di Kemenlu itu sudah banyak kali berkata tidak benar  kepada dunia termasuk forum PBB misalnya dalam periodic review tahun lalu oleh menteri Retno untuk masalah Papua. Jadi, coba bayangkan para pemimpin Indonesia ini berkata tidak benar kepada rakyat Papua dan dunia untuk kasus Papua. Tetapi, banyak rakyat Indonesia itu belum sadar bahwa mereka sedang diberi informasi tidak benar oleh para penyelenggara negara ini. 

Indonesia menggunakan diplomasi ekonomi terhadap negara-negara Pasifik yang tampaknya dimaksudkan untuk meredam sikap kritis mereka terhadap isu Papua. Bagaimana pandangan Anda?

Masalah pendekatan ekonomi ini bukan hal baru untuk kasus Papua. Sejak Papua diokupasi Indonesia sudah mulai dengan pendekatan itu, perjanjian Indonesia dan Amerika untuk Freeport tahun 1967, proyek LNG-Tangguh BB di Bintuni dengan Inggris tahun 2000 an, dan banyak kerja sama ekonomi lain, termasuk Australia dan Selandia Baru. Dua tahun terakhir ini sudah menjual beberapa pesawat dengan harga murah kepada pemerintah Senegal, ekspor beras di Afrika Selatan. Jadi, diplomasi ekonomi dengan negara-negara Pasifik itu satu bagian dari strategi itu. Karena politik itu bisa berubah setiap saat dan itu mungkin, tujuh negara Pasifik itu bisa dan memungkinan juga untuk mendukung Indonesia karena kepentingan ekonomi.

Dalam pandangan Indonesia ekonomi adalah segalanya untuk menyelesaikan semua persoalan terkait masalah Papua. Pandangan ini juga terlihat dalam berbagai program di Papua. UU OTSUS dan UP4B, misalnya, di mana Indonesia mengirim triliunan rupiah ke Papua. Dengan uang itu dianggap semua masalah akan beres. Tetapi fakta berbicara lain, perjuangan Papua tetap masih eksis dan sudah berkembang menjadi masalah internasional sekarang ini.

Indonesia sendiri sudah melakukan dua pendekatan di negara-negara Pasifik tiga tahun terakhir ini. Pertama, Indonesia intervensi langsung di negara-negara Pasifik pedukung Papua secara khusus. Di mana pemerintah Indonesia membiayai kelompok oposisi untuk menggulingkan pemerintah di sana, misalnya beberapa kasus di Vanuatu, Tonga dan Salomon Islands.

Kedua, pemerintah Indonesia melakukan pendekatan halus dengan para pemimpin di negara-negara Pasifik termasuk Nauru dan Marshall Islands, dengan tawaran ekonomi, perdagangan, pariwisata dan pertahanan keamanan, dan juga membawar sokongan uang secara langsung, misalnya dalam kunjungan delegasi MSG dua tahun lalu ke Papua. Di mana mereka sendiri mengakui bahwa, mereka telah terima sejumlah uang di sebuah hotel di Jakarta. Berita itu sudah dipubikasi di beberapa media di Pasifik.

Artinya, bahwa biaya untuk mempertahankan Papua itu sangat besar dan saya yakin pemerintah Indonesia terus mengeluarkan biaya tambahan yang sangat besar setiap tahun untuk membayar negara-negara pendukung Papua merdeka itu. Tidak hanya di negara-negara Pasifik tetapi juga negara-negara di bagian dunia lain. Karena masalah Papua akan terus berkembang sesuai dinamika dewasa ini. Belum termasuk biaya rutin pemerintah untuk dua Provinsi di Papua. 

Menghadapi diplomasi ekonomi yang masif ini, sejauh mana Anda melihat solidaritas bangsa-bangsa Melanesia di Pasifik?

Saya pikir solidaritas bangsa-bangsa Melanesia di akar rumput sangat kuat, dan solidaritas mereka dibangun atas dasar Wantok. Wantok itu adalah sebuah istilah solidaritas yang memiliki makna psikologi, sosial dan budaya yang luas. Wantok adalah keluarga, saudara, kerabat, kenalan, sekampung, setanah air, satu jiwa dan satu roh. Wantok dibangun berdasarkan darah, karakter fisik dan tanah dan jiwa. Melanesia adalah melanesia, Melanesia bukan Indonesia, Melanesia bukan Asia dan Melanesia bukan Eropa. Karena Wantok itu, solidaritas Melanesia pada akar rumput sangat kuat, mereka anggap masalah Papua adalah masalah mereka sendiri, masalah yang ada dalam rumah keluarga Melanesia.

Lihat saja sikap pemerintah PNG dan Fiji dalam KTT MSG di Port Moresby bulan lalu. Mereka memperlakukan delegasi dan para pemimpin ULMWP sama dengan delegasi negara lain termasuk delegasi Indonesia. ULMWP sebagai observer tetapi mendapat posisi yang sama dan menyampaikan pidato dalam setiap tingkat pertemuan, tingkat pertemuan senior diwakili Dr. Rumaikek, tingkat menteri luar negari disampaikan wakil ketua ULMWP, tuan Octo Mote dan ditingkat pemimpin disampaikan ketua ULMWP, tuan Benny Wenda. Demikian juga delegasi Indonesia mendapat kesempatan yang sama. Hal itu menunjukkan makna Wantok itu sebagai sesama bangsa Melanesia dan melihat itu hubungan ekonomi pemerintah Indonesia belum mampu meredam masalah Papua dalam solidaritas Wantok itu di Melanesia.

Saya pikir bangsa-bangsa Melanesia dan Pasifik juga sedang mempelajari perilaku pemerintah Indonesia selama ini terhadap Papua, terkait masalah sejarah Papua, pelanggaran HAM sangat luar biasa, sikap penolakan Indonesia atas keinginan dialog oleh MSG, delegasi pencari fakta dari forum kepulauan Pasifik, larangan dan deportasi jurnalis asing di Papua, penolakan beberapa komisi PBB, termasuk reaksi Indonesia di sidang umum PBB yang penuh dengan emosional dan pembohongan itu. Hal-hal ini akan menjadi catatan penting mereka di Pasifik dan saya pikir itu akan melemahkan pendekatan Indonesia di Melanesia dan Pasifik itu.

Lanjut ke wawancara bagian dua: Ibrahim Peyon: Diplomasi Pasifik akan Gagal Redam Isu Papua.

Editor : Eben E. Siadari