WCC Soroti Isu Politisasi Agama dan Hak-Hak Minoritas dalam Beragama

JENEWA, SATUHARAPAN.COM – Dewan Gereja-gereja Dunia (World Council of Churches - WCC) menyelenggarakan forum konsultasi yang akan memfasilitasi berbagai topik pilihan seputar seruan untuk menghentikan diskriminasi dan penganiayaan atau kekerasan terhadap berbagai agama minoritas di seluruh dunia.

Forum konsultasi tersebut rencananya diadakan sebagai persiapan untuk Sidang Raya WCC di Busan, Korea Selatan. Menurut Olav Fykse Tveit, selaku Sekretaris Umum WCC  pihaknya mengatakan forum  ini diselenggarkaan di Pusat Ekumenis di Jenewa, mulai 16 hingga 18 September 2013 mendatang dengan akan mengambil judul “Politisasi Agama dan Hak Minoritas Agama” dan rencananya akan menghadirkan banyak pemuka agama, politisi, akademisi dan aktivis dari Asia, Afrika, Timur Tengah, Eropa dan Amerika Utara.

Menurut agenda WCC, Pdt. Olav Fykse Tveit akan membuka konsultasi dengan mendengarkan laporan dari Pelapor Khusus PBB di bidang Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan yakni Prof Dr Heiner Bielefeld.

Kecenderungan yang muncul dalam kebebasan beragama dan hak-hak minoritas agama telah dipelajari oleh Komisi Gereja Urusan Internasional (UCLA) selama dua tahun terakhir merupakan salah satu bahan diskusi yang nantinya akan dibawakan pada Sidang Gereja-Gereja Dunia yang akan digelar di Busan, Korea Selatan bulan mendatang.

Pertemuan ini merupakan pengembangan sebuah pernyataan publik tentang isu kebebasan beragama dan hak-hak minoritas beragama merupakan topik bahasan yang sebelumnya pernah dibahas oleh UCLA di Cina pada 2012.

Konsultasi akan membantu menyusun pernyataan, yang akan dipresentasikan pada Sidang ke-10 WCC yang akan diselenggarakan dari 30 Oktober-8 November di Busan, Republik Korea.

“Politisasi agama dan penggunaan agama dalam politik acapkali mewarnai polarisasi dua kutub utama dunia, nantinya akan membagi dan konflik di masyarakat tradisional toleran di seluruh dunia,” kata Dr Mathews George Chunkara, direktur Komisi Gereja Urusan Internasional (UCLA) tersebut.

“Untuk mengatasi kecenderungan tersebut, konsultasi bertujuan untuk menyediakan platform dialog,” tambahnya.  (oikumene.org)

Editor : Bayu Probo