WHO: Kesehatan Mental Penduduk Pasca Bencana Perlu Dikuatkan

JENEWA, SATUHARAPAN.COM – Banyak lembaga kemanusiaan di seluruh dunia yang telah bekerja keras untuk membantu orang dengan layanan kesehatan mental dan kebutuhan psikososial pasca keadaan darurat. Akan tetapi sering terabaikannya layanan kesehatan mental untuk jangka panjang, hal ini berdasarkan laporan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), berjudul “Membangun kembali dengan lebih baik: Perawatan kesehatan mental berkelanjutan setelah keadaan darurat” yang dirilis untuk Hari Kemanusiaan Dunia beberapa waktu lalu (19/8).

“Terlepas dari tragisnya kondisi mereka, situasi darurat adalah keadaan yang harus diperbaiki, yakni kehidupan banyak orang melalui peningkatan pelayanan kesehatan mental,” kata Dr. Bruce Aylward, Asisten Direktur Jenderal WHO yang mengawasi pekerjaan organisasi dalam keadaan darurat kemanusiaan. Ia menambahkan, “Kita bisa berbuat lebih bagi penduduk yang terkena dampak darurat dengan bekerja sama dengan pemerintah dalam hal perawatan kesehatan mental yang berkelanjutan dari awal.”

Laporan ini memberikan gagasan untuk terus memperkuat layanan kesehatan mental setelah keadaan darurat, contohnya Afghanistan, Burundi, Indonesia (Provinsi Aceh), Irak, Yordania, Kosovo, Somalia, Sri Lanka, Timor Leste, dan Tepi Barat Jalur Gaza.

Kontributor yang melaporkan dari setiap daerah, bukan hanya pencapaian mereka yang besar, tetapi juga tantangan sulit yang mereka hadapi dan bagaimana cara mereka mengatasinya. Tumpang tindih pelaksanaannya di lapangan yang terdapat dalam laporan ini telah diringkas, antara lain temuan dari laporan ini meliputi sebagai berikut:

Indonesia (Aceh): Seperti banyak Provinsi di Indonesia, Aceh hanya memiliki sebuah perawatan berbasis institusi sebelum tsunami tahun 2004. Saat ini, sebagian besar kabupaten sudah memiliki layanan kesehatan mental utama dan didukung oleh perawatan sekunder di rumah sakit umum kabupaten.

Irak: Sejak tahun 2004, kemajuan yang signifikan telah ditujukan ke arah penciptaan sistem kesehatan mental yang menyeluruh. Lebih dari 50 persen dokter umum telah menerima pelatihan kesehatan mental.

Kosovo: Berawal dari sebuah model berbasis rumah sakit perawatan pada tahun 1999 setelah konflik, sistem perawatan kesehatan mental berbasis masyarakat sekarang sudah tersedia.

Sri Lanka: Sejak tsunami 2004, kebijakan kesehatan mental nasional yang baru telah diperbaiki, yang sekarang meluas ke sebagian besar wilayah negara. Beberapa kader petugas kesehatan mental berbasis masyarakat telah dikembangkan.

Timor Leste: Membangun dari tidak adanya kelengkapan layanan kesehatan mental pada tahun 1999, saat ini memiliki sistem kesehatan mental berbasis komunitas secara menyeluruh.

Kemungkinan yang ada sekarang dalam situasi darurat merupakan hal yang penting karena kesenjangan besar tetap ada di seluruh dunia dalam pelaksanaannya secara menyeluruh, yakni perawatan kesehatan mental berbasis masyarakat.

“Situasi saat ini mengkhawatirkan,” kata Dr. Shekhar Saxena, Direktur WHO untuk Kesehatan Mental. “Sistem kesehatan belum cukup memadai untuk menanggapi beban gangguan mental. Kita tahu bahwa sebagian besar orang dengan gangguan mental berat tidak mendapat pengobatan apapun di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah.”

Transformasi sistem perawatan kesehatan mental untuk kedepannya akan meningkatkan kesejahteraan, fungsi, dan ketahanan individu, masyarakat, dan negara-negara untuk pulih dari keadaan darurat, berdasarkan laporan tersebut.

Dengan merilis laporan ini, WHO bertujuan untuk membantu pembuat kebijakan untuk mereformasi sistem kesehatan mental mereka, terutama negara yang mungkin rentan terhadap bencana di masa yang akan datang. Sudah banyak di tahun 2013, dunia telah menyaksikan berbagai situasi darurat, dari krisis di Suriah dan negara-negara tetangga akibat pertempuran sengit yang terjadi di Mali dan Republik Afrika Tengah, banjir besar di beberapa bagian wilayah Amerika, Afrika, Asia, dan lain-lainnya.

Editor : Bayu Probo