Wiranto: Jokowi Setujui untuk Resmikan BCN

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) yang juga merupakan politikus Partai Hanura Wiranto mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyetujui untuk meresmikan Badan Cyber Nasional (BCN) dan bulan ini diharapkan sudah terbentuk.

“Sementara ini memang presiden sudah sepakat, sudah setuju dalam suatu rapat terbatas di Istana. Bahwa kita akan meresmikan Badan Cyber Nasional (BCN ), karena dari informasi resmi yang kita peroleh, cyber attack itu Indonesia termasuk menjadi sasaran yang besar dan bulan ini kita harapkan sudah terbentuk,” kata Wiranto di City Tower, Jakarta Pusat, hari Kamis (5/1)malam.

Menurut Wiranto dengan dibentuknya BCN itu bahwa dengan alasan Indonesia menjadi negara terbesar yang kerap terkena kejahatan siber.

“Dari informasi jadi jumlah Indonesia termasuk yang paling besar sasaranya di dunia ini. Kalau tidak bisa diproteksi, maka terjadi kekacauan,” kata dia.

“Padahal sekarang hampir semua kehidupan masyarakat itu lewat internet pakai cyber system. Nah kalau attacknya, serangan itu tidak bisa ditangkis, maka akan terjadi kekacauan. Misalnya e commerce, perbankan, perdagangan, pasar, sekarang semua pakai internet. Kalau itu serangan tidak bisa diatasi, maka akan merusak ekonomi nasional, ekonomi masyarakat. Maka kita mendirikan BCN,”dia menambahkan.

Cara kerja, kata Wiranto nantinya BCN mengayomi badan cyber yang sudah ada, ada cyber security, polisi, intelijen, BIN, cyber deffance itu tidak dibubarkan, tapi nanti dibawah koordinasi BCN.

“Tugasnya protection, persandian, sehingga nanti kehidupan cyber di Indonesia lebih aman, nyaman. Bulan ini kita harapkan sudah terbentuk, dan sebagai embrio lembaga sandi negara kita perkuat,” kata dia.

Sebelumnya pembentukan BCN telah didengungkan sejak 2015, tetapi pada pertengahan 2016, rencana pembangunan badan negara ini dibatalkan Presiden Joko Widodo dengan alasan penghematan anggaran negara.

Namun, pengadaan lembaga ini kembali dibuka pemerintah pada Oktober 2016, melihat banyaknya potensi ancaman peretas pada kegiatan siber nasional.