Yewangoe: Pemerintah Jangan Mendikte Papua

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Mantan Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Andreas Anangguru Yewangoe menyatakan, namun pemerintah jangan mendikte Papua terkait permasalahan di sana seperti situasi politik dan kesejahteraan.

Memang sangat sulit menyelesaikan permasalahan Papua, namun menurutnya yang perlu dilakukan Pemerintah adalah dialog sungguh-sungguh dengan elemen masyarakat Papua guna menggali apa kebutuhan masyarakat, permasalahannya dan bagaimana solusinya.

“Jakarta (pemerintah) menurut saya tidak boleh mendikte kita harus mendengar apa yang dibutuhkan mereka (masyarakat Papua). Sebab satu kata yang keluar dari Jakarta itu sensitif sekali bagi mereka. Mereka akan interpretasi macam-macam,” kata Yewangoe dalam kunjungannya ke redaksi satuharapan.com di Jalan Dewi Sartika 136d Jakarta Timur, Rabu (15/4).

Pendeta Yewangoe menilai permasalahan yang terjadi di Papua jangan dianggap sederhana. Pemerintah haruslah sungguh-sungguh memperhatikan setiap masalah di Papua dan menuntaskannya, bukan hanya sekadar berkunjung atau memberi janji. Dia memberi contoh kasus penembakan di Kabupaten Paniai, awalnya Pemerintah berjanji akan menyelidiki dan menyelesaikannya tapi hingga sekarang hasilnya masih belum jelas.

“Walaupun dia (Presiden Jokowi) mengaku berkunjung tiga kali ke Papua. Ya lebih banyak pun boleh. Tapi apa isinya? Dialog boleh tapi dialog yang sungguh-sungguh. Saya anjurkan bacalah buku kecil dari Neles Tebay. Di situlah langkah apa yang bisa dilakukan pemerintah Indonesia,” kata Yewangoe.

Meski Papua mendapat dana besar (dana otonomi khusus) namun menurut Yewangoe pembangunan hanya jalan di tempat, karena ada tiga hal pokok yang masih mendera masyarakat Papua yaitu identitas, interpretasi terhadap referendum dan rasa sukuisme yang terlampau tinggi.

Identitas dalam hal ini adalah penghargaan Indonesia kepada orang Papua. Pemerintah dilihatnya masih belum seimbang memandang orang Papua.

“Penghargaan kita terhadap identitas Papua artinya bahwa mereka adalah orang Melanesia dan tidak boleh direndahkan. Jadi bukannya sekadar memberi dana otonomi khusus. Karena dibutuhkan dialog yang tidak hanya sebatas omong-omong saja,” kata dia.

Sedangkan keinginan adanya referendum yang menurut pemerintah adalah sudah selesai, tapi bagi orang Papua menurut Yewangoe ini belum selesai apalagi selama ini dialognya hanya melibatkan ketua-ketua suku (noken) saja.

“Untuk mengetahui apa keunggulan orang Papua dan mengapa diberikan sekian banyak miliar bahkan triliun saja kok tetap begitu? Nah kemana uang itu? Uang itu hancur pada elit sendiri. Sementara rakyatnya tidak,” kata dia.

Kemudian adalah rasa sukuisme yang tinggi yang kerap kali menimbulkan masalah. Bahkan di gereja sekalipun. Menurut Yewangoe, rasa kesukuan ini lah yang harus diarahkan agar tidak menimbulkan perpecahan.

Yewangoe mengimbau kepada Pemerintah agar masalah-masalah yang terjadi di Papua jangan sampai menjadi isu dunia. Karena, kata dia, jika Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) sampai turun tangan maka pemerintah akan semakin kesulitan.

“Dan kalau masalah Papua ini tiba-tiba ada di sana (PBB), ini menjadi jauh lebih sulit. Pernah ada yang menjadi public issues kalau tidak salah terkait pembunuhan. Tapi kalau soal Papua merdeka, dedikasi Pemerintah Indonesia harus mampu membendung supaya tidak sampai masuk ke publik,” kata dia.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja