Yunani Tolak Komentar Menlu Tuki tentang Minoritas Muslim

ATHENA, SATUHARAPAN.COM-Yunani bereaksi dengan marah atas pernyataan Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu, yang menggambarkan warga minoritas Muslim di Yunani utara sebagai orang Turki dan mengatakan mereka tidak diberikan hak sipil penuh.

Pernyataan Cavusoglu pada kunjungan pribadi ke wilayah Yunani utara, Thrace, pada hari Minggu (30/5), dilakukan menjelang pertemuan resminya pada hari Senin (31/5) dengan Perdana Menteri Yunani, Kyriakos Mitsotakis, dan Menteri Luar Negeri, Nikos Dendias, di Athena.

Kedua menteri luar negeri itu bertengkar secara terbuka bulan lalu pada konferensi pers di Ankara menyusul pertemuan yang bertujuan meredakan ketegangan berbulan-bulan antara dua rival bersejarah itu.

"Kami ingin Yunani memberikan hak yang sama seperti yang kami berikan kepada Gereja Ortodoks Yunani dan minoritas Yunani kepada orang Turki di Thrace Barat," kata Cavusoglu menurut video yang disediakan oleh Kementerian Luar Negeri Turki.

Satu abad setelah kedua negara berperang yang menyebabkan lebih dari satu juta orang mengungsi di kedua sisi perbatasan, Turki mengatakan sekitar 120.000 komunitas Muslim yang kuat di wilayah tersebut adalah minoritas orang Turki, posisi yang ditolak oleh Athena, yang menggambarkan mereka sebagai Muslim Yunani.

"Upaya berkelanjutan Turki untuk mendistorsi realitas, serta klaimnya yang menuduh kurangnya perlindungan terhadap hak-hak atau diskriminasi warga negara ini, tidak berdasar dan ditolak seluruhnya," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Yunani, Alexandros Papaioannou ,dalam rilis pers.

Kedua negara, keduanya anggota aliansi NATO, berselisih mengenai berbagai masalah mulai dari persaingan klaim teritorial di Mediterania timur hingga status Siprus dan perlakuan terhadap kapal migran.

Mereka mendekati konflik bersenjata tahun lalu ketika kapal angkatan laut dari masing-masing sisi bermanuver dekat satu sama lain di perairan yang disengketakan selama kebuntuan pembicaraan atas eksplorasi energi.

Ketegangan sedikit mereda dalam beberapa bulan terakhir dan para pejabat melanjutkan pembicaraan eksplorasi atas perselisihan mereka awal tahun ini setelah jeda lima tahun. (Reuters)

Editor : Sabar Subekti