Yusril Sulit Bayangkan Demokrasi “Deparpolisasi”

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Bakal calon Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Yusril Ihza Mahendra, mengaku sulit membayangkan demokrasi di Indonesia berjalan tanpa partai politik. Sebab, menurutnya, partai politik mengelompokkan segala aliran, kehendak, dan aspirasi, dalam masyarakat yang majemuk.

“Ketika akan memasuki reformasi 1999, saya sudah membayangkan bahwa dengan berakhirnya keterlibatan TNI dalam politik, maka alternatifnya adalah kita harus memperkuat kelembagaan partai politik. Saya diminta Presiden ketiga Repulik Indonesia, BJ Habibie, untuk menyusun RUU Partai Politik,” kata Yusril dalam pesan Blackberry Messenger, kepada satuharapan.com, di Jakarta, hari Kamis (10/3).

“Tugas itu saya selesaikan dan dijadikan landasan berdirinya partai politik di era reformasi,” dia menambahkan.

Menurutnya, partai politik juga merupakan sarana untuk mencari pemimpin, lewat partai politik juga lahir kompetisi dan perjuangan politik yang sehat. “Sulit membayangkan ada negara demokrasi tanpa partai,” ucap Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu.

Terkait calon independen, menurutnya, MK memang membuka peluang tersebut dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada). Namun, untuk pemilihan anggota legislatif dan presiden, kata dia,  proses pencalonan harus melalui partai politik.

Oleh karena itu, Yusril meminta tidak ada yang mendeskreditkan partai politik. Sebab, pencalonan diri sebagai kepala daerah dari jalur independen diizinkan dalam undang-undang. “Jaga dan optimalkan peranan partai dalam mengawal berjalanannya demokraai di Tanah Air,” ujar dia.

Sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama meneguhkan tekad untuk maju pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun 2017 mendatang melalui jalur independen. Sosok yang akrab disapa Ahok itu sebenarnya berniat menggandeng politikus PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat, sebagai pasangan bakal calon wakul gubernyrnya, namun restu PDI Perjuangan tak kunjung didapat.

Sekretaris DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, tiba-tiba mempersoalkan munculnya calon independen di kontes pemilihan kepala daerah. Menurut Prasetio, pengajuan calon kepala daerah dari jalur independen adalah bentuk deparpolisasi.

Prasetio menyatakan, deparpolisasi berakibat merugikan partai politik. Bukan hanya PDI Perjuangan yang akan terkena imbasnya, namun semua partai politik juga bisa tergerus deparpolisasi.

Editor : Bayu Probo