Organisasi Buruh Malaysia Tetap Gelar May Day, Walau Ditentang Polisi

SABAH, SATUHARAPAN.COM – Salah satu organisasi buruh di Malaysia, Bersih 2.0 dikabarkan nekat menggelar pertemuan raya pada peringatan May Day (Hari Buru Internasional, 1 Mei) walau di bawah ancaman penentangan oleh pihak kepolisian Malaysia.

"Himpunan May Day akan terus seperti yang direncanakan dan sesuai jadwal. Kebebasan berkumpul dan kebebasan berekspresi harus diikuti dan praktek karena merupakan dasar fundamental dari hukum konstitusional dan hak asasi manusia,” kata Wakil Ketua Bersih 2.0 Jannie Lasimbang seperti dikutip themalaysianinsider.com, Kamis (30/4).

Bersih 2.0, menurut themalaysianinsider.com hendak menyuarakan penerapan pelayanan pajak yang bersih, transparan, dan masalah pekerja imigran asing ilegal di setiap negara bagian.

“Kami terus mendorong penduduk Sabah yang  cinta damai untuk datang lebih awal dan bersiaplah akan ada kemacetan dari luar dan dalam kota. Seperti yang sudah kami umumkan beberapa hari lalu, anda hanya membawa ID (kartu identitas) Anda, sejumlah kecil uang tunai, air mineral. Jangan membawa benda tajam atau anak-anak," dia menambahkan.

Polisi telah memperoleh perintah pengadilan yang melarang arak-arakan dari lima daerah terbuka utama di Kota Kinabalu mulai dari Rabu (27/4) sampai dengan Senin (3/5), meskipun reli hanya dijadwalkan berlangsung dua jam mulai pukul 15 pada 1 Mei di Padang Merdeka,  ibu kota negara bagian Sabah.

Polisi melarang beberapa politisi menghadiri pertemuan buruh tersebut antara lain Ketua Parlemen Tamparuli Datuk Seri Wilfred Bumburing, Kota Kinabalu MP Jimmy Wong Txe Phin, Dr Edwin Bosi dari DAP (Democratic Action Party), Darell Leiking (PKR, Partai Keadilan Rkayat), Datuk Dr. Jeffrey Kitingan  dan mantan senator Datuk Maijol Mahap dari (STAR, State Reform Party).

The Star Online melaporkan bahwa orang lain dilarang reli yang aktivis Tan Sri Simon Sipaun, Lasimbang, Daniel John Jambun, Kanul Gindol, Wilfred Gaban, Ann Lasimbang, SM Muthu, Andrew Ambrose Mudi, Hariey Karmin dan Mohd Khairuddin Daud.

Sipaun dan Lasimbang keduanya mantan Komisaris Hak Asasi Manusia Malaysia (SUHAKAM). Sipaun juga mantan ketua asosiasi hak asasi manusia Proham, sementara Lasimbang saat ini wakil ketua Bersih 2.0.  

Lasimbang menyarankan masyarakat untuk tidak masuk lima daerah terlarang dan lintas setiap barikade polisi telah memasang, menambahkan bahwa titik perakitan utama adalah dekat bundaran Bandaran Berjaya. (themalaysianinsider.com/thestar.com.my).

Editor : Eben Ezer Siadari