Partai Nour dari Kelompok Salafi Mesir: Konstitusi Baru Tidak Ancam Identitas Islam

KAIRO, SATUHARAPAN.COM – Partai Nour dari kelompok Salafi di Mesir mengatakan kepada para anggota untuk dapat meyakinkan warga bahwa konstitusi baru Mesir  tidak mengancam identitas Islam. Demikian dikatakan anggota senior partai itu hari Sabtu (28/12) di Kairo.

Partai itu berencana menggerakkan anggotanya dalam kampanye untuk menggunakan suara dalam referendum konstitusional yang akan datang.

Mohamed Ibrahim Mansour, wakil Partai Nour di komite yang menyusun konstitusi baru, mengatakan kepada situs berbahasa Arab Al-Ahram bahwa anggota partai telah mengikuti  sesi pelatihan untuk membekali mereka  dalam menjawab pertanyaan tentang konstitusi.

Dia juga menegaskan  kepada para anggota parta agar mereka dapat meyakinkan warga bahwa konstitusi tidak mengancam identitas Islam di Mesir.

Menurut Mansour, Partai Nour telah menyelenggarakan minimal lima kali seminar nasional sebagai bagian dari kampanye untuk memberikan suara ya, dan mengumpulkan anggota di semua provinsi  negara itu.

Masalah tentang posisi hukum syariah Islam dalam konstitusi Mesir telah lama diperdebatkan. Konstitusi sebelumnya yang dirancang dan disahkan  pada tahun 2012 di bawah pimpinan Presiden Mohammed Morsi  dari partai Islam dan didukung Ikhwanul Muslimin telah dibekukan ketika dia digulingkan pada awal Juli.

Partai Nour yang merupakan bagian dari Koalisi Nasional dengan Ikhwanul Muslimin dalam pembahasan sempat berkeras agar konstitusi Mesir  didasarkan pada syariat Islam dengan kewenang penetapan oleh Dewan Syura.

Dan draft konstitusi baru  yang selesai pada bulan Desember  tetap  mempertahankan ungkapan asli dari Pasal 2, yang menyebutkan bahwa hukum syariah adalah sumber utama dari undang-undang Mesir.

Partai Nour merupakan  salah satu asosiasi Salafis terbesar di Timur Tengah dan anggota pro  terhadap Mohammed Morsi dan tergabung  dalam Aliansi Nasional untuk Mendukung Legitimasi  (kepresidenan Morsi).

Partai ini pada awal Desember sempat mengeluarkan pernyataan bahwa mereka akan memboikot referendum konstitusi yang akan diselenggarakan Januari mendatang, karena mereka melihat rancangan konstitusi  tersebut sebagai tidak mewakili kehendak Mesir, khususnya berkaita syariat Islam.

Bentrokan di Al-Azhar

Sementara itu, aksi protes terhadap penetapan Ikhwanul Muslimin sebagai kelompok teroris terus berlanjut di Kairo. Setidaknya satu orang tewas dalam bentrokan antara pasukan keamanan dan mahasiswa di Universitas Al-Azhar pada hari Sabtu (28/12).

Bentrokan pecah antara mahasiswa yang mendukung mantan presiden Mohammed Morsi, dan mereka tidak  mengizinkan mahasiswa lain masuk ke kampus untuk mengikuti ujian, di mana hari itu merupakan hari pertama musim ujian.

Pejabat Departemen Kesehatan, Ahmed Kamal, mengumumkan bahwa bentrokan telah mengakibatkan satu orang tewas dan empat luka-luka. Para mahasiswa menyebutkan korban meninggal adalah mahasiswa fakultas teknik.

Dilaporkan bahwa para mahasiswa pro Ikhwanul Muslimin menyerbu dan membakar bangunan di kampus milik fakultas perdagangan dan pertanian, dan  polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa.

Sebuah sumber keamanan mengatakan kepada situs berbahasa Arab, Al-Ahram bahwa total 101 mahasiswa pro Ikhwanul Muslimin ditahan. Mereka diduga memiliki senjata api, bom molotov, kembang api dan ditemukan sekantong paku pada mereka.

Sumber itu menambahkan bahwa pasukan keamanan telah berhasil menenangkan situasi, dan ujian saat ini sedang berlangsung dengan lancar di semua fakultas di Universitas Al-Azhar. (ahram.org.eg)