Pasca Kunjungan Luhut, ULMWP Gencarkan Internasionalisasi Isu Papua

JAYAPURA, SATUHARAPAN.COM - Serikat Gerakan Pembebasan Papua Barat (The United Liberation Movement for West Papua/ULMWP) menegaskan Papua (Barat) akan tetap menjadi isu lebih luas bagi wilayah Melanesia meskipun ada upaya Indonesia untuk menginternalisasi hal itu.

Sejak ULMWP diberikan status pengamat di MSG pada tahun lalu, Indonesia telah meningkatkan keterlibatan diplomatiknya dengan negara-negara anggota MSG.

Jakarta, yang memiliki status anggota asosiasi MSG, telah melobi dukungan untuk menolak Papua Barat menentukan nasib sendiri dan mengatakan mendapat dukungan dari Fiji dan Papua Nugini untuk menjadi anggota penuh.

Hal itu berlanjut dari kunjungan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan pekan lalu ke PNG dan Fiji di mana Jakarta menyerahkan lima juta dolar AS untuk bantuan perbaikan pasca bencana topan.

Salah satu eksekutif dalam ULMWP, Markus Haluk, mengatakan kepada satuharapan.com, pada hari Rabu (6/4) bahwa ULMWP akan tetap memperjuangkan hak untuk menentukan nasib sendiri bagi Papua Barat.

“Luhut dan Jokowi silakan berbicara banyak tentang program sandang, pangan dan papan tetapi kami tetap akan maju untuk memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri bagi West Papua,” katanya melalui pesan singkat.

"Kebenaran pelan tetapi pasti akan tiba. Layak saya menulis syair lagu Black Brothers, 'sadarlah kau cara hidupmu yang penuh panji kecurangan, kemunafikan, pembunuhan, sebab bintang fajar pasti menyingsing di bumi Papua," tulis dia lagi.

Markus mengatakan lobi Indonesia itu memang telah diprediksikan akan dilakukan Jakarta.

"Indonesia melobi uang dan ekonomi untuk Fiji dan Papua Nugini. Tapi tidak ada masalah, kita optimis, karena masalah Papua Barat adalah masalah sesama orang Melanesia," katanya sebagaimana dikutip radionz.co.nz, hari Kamis (7/4).

Menurut Markus Haluk, di Papua sendiri, dukungan akar rumput untuk ULMWP sangat besar.

Pembukaan kantor ULMWP di Wamena, Provinsi Papua, pada bulan Februari, diperkirakan dihadiri oleh 5.000-6000 orang asli Papua.

Namun, setelah pembukaan, polisi Indonesia membongkar papan  nama ULMWP serta menahan Haluk dan beberapa anggota ULMWP untuk diinterogasi atas keterlibatan mereka dalam pembangunan kantor tersebut.

Pemimpin pejabat pemerintah Indonesia telah mengatakan bahwa semua gerakan aspirasi kemerdekaan Papua Barat harus dihancurkan.

Namun pemimpin Papua telah berulang kali mengidentifikasi perlakuan brutal terhadap orang-orangnya oleh aparat penegak hukum sebagai pendorong utama ketidakpuasan dengan pemerintahan Indonesia.

Editor : Eben E. Siadari