Seperti Papua, Pulau-pulau Ini Juga Ingin Merdeka

Anak-anak suku Kanak di Kaledonia Baru dalam sebuah pertunjukan budaya (Foto: new-caledonia.co.nz)

TOKYO, SATUHARAPAN.COM - Kawasan kepulauan Pasifik kemungkinan akan menjadi rumah bagi sejumlah negara baru di dunia dalam beberapa tahun ke depan. Sejumlah etnis yang mengaku sebagai bangsa di wilayah ini tampak bangkit dengan latar belakang sejarah kolonisasi masing-masing. Mereka berjuang ingin menjadi negara-negara baru, seperti juga yang diperjuangkan sementara kalangan di Papua, pulau tetangga mereka.

Sally Andrews, peneliti dan direktur West Papuan Development Company, menuliskan pengamatannya tentang hal itu dalam sebuah artikel berjudul States-in-Waiting: Introducing Your Future Pacific Neighbors, yang dilansir oleh The Diplomat belum lama ini.

Menurut dia, salah satu yang kemungkinan besar akan menjadi negara merdeka dalam waktu dekat adalah wilayah yang sebelumnya berada di bawah pemerintahan Prancis, yaitu Kaledonia Baru. Kaledonia Baru memasuki tahap krusial penentuan nasib sendiri setelah bentrokan di tahun 1980 antara suku asli Kanak dengan pemukim Eropa pro-Prancis. Kemudian PBB memasukkan Kaledonia Baru sebagai wilayah yang tidak memiliki pemerintahan pada tahun 1986 dan secara efektif menempatkan wilayah itu pada "daftar dekolonisasi."

Setelah melewati berbagai tragedi pembunuhan dan krisis sandera pada 1990-an, pemerintah Prancis akhirnya menandatangani perjanjian damai Noumea Accord tahun 1998. Perjanjian ini mengamanatkan referendum harus dilaksanakan sebelum 2019.

Hasil referendum yang akan datang sulit diprediksi. Dan ini telah menyebabkan perdebatan sengit di negara yang sudah sangat terpolarisasi itu.

Tahun 2015 terjadi perubahan UU tentang persyaratan memilih di Kaledonia Baru, yang mengharuskan hanya penduduk asli dan individu yang sudah terdaftar pada pemilu 1998 saja yang secara otomatis boleh memberi suara dalam referendum. Ini telah menyebabkan protes di antara kelompok-kelompok pro-Prancis.

Hasil sensus terbaru mengungkapkan bahwa dalam populasi yang berjumlah 260.000, 39 persen adalah penduduk asli Kanak. Sebanyak 27 persen adalah Eropa. Sisanya 34 persen terdiri "ras campuran" antara warga pendatang dari kepulauan Pasifik, dan sedikit minoritas Asia.

Seiring dengan mendekatnya pelaksanaan referendum, aktivis pro-kemerdekaan harus bekerja keras untuk memperluas daya tarik mereka di luar etnis Kanak bila ingin memenangkan suara. Sampai saat ini masih terjadi perdebatan di kongres tentang persyaratan memilih. Sulit diprediksi bagaimana hasilnya. Yang pasti selisih suara diperkirakan akan tipis.

Selain Kaledonia Baru, Daerah Otonomi Bougainville, yang saat ini merupakan provinsi Papua Nugini, juga akan melaksanakan referendum pada tahun 2019. Keputusan untuk menggelar referendum terbit berdasarkan Perjanjian Damai Bougainville pada tahun 2001, setelah perang saudara yang panjang dan berdarah 1988-1998.

Konflik terjadi antara pasukan revolusioner Bougainvillean dan tentara Papua Nugini, dibantu oleh perusahaan tentara bayaran swasta yang terkenal, Sandline International. Selama 10 tahun perang, diperkirakan 20 ribu orang yang meninggal.

Dipicu oleh perasaan diabaikan cukup lama oleh Papua Nugini, pulau berpenduduk 250.000 orang ini diperkirakan akan lebih memilih merdeka pada referendum tahun 2019 nanti. Dan itu berarti Bougainville akan menjadi negara merdeka selanjutnya.

Dalam mengapresiasi keharusan untuk membangun hubungan diplomatik dengan calon negara baru itu, Mei tahun lalu Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop, mengumumkan bahwa Canberra akan menyiapkan pos diplomatik di Bougainville. Pemerintah Papua Nugini bereaksi dengan melarang warga Australia bepergian ke sana. Menlu Papua Nugini, Rimbik Pato pun mengecam langkah Australia dan menyebutnya "keterlaluan."

Meskipun ada dukungan luar biasa terhadap kemerdekaan Bougainville, sikap dingin Papua Nugini terhadap kemungkinan merdeka mengisyaratkan bahwa pemisahan Bougainville dari negara itu belum pasti. Bagian dari perjanjian damai mengatakan parlemen Papua Nugini masih memiliki kata akhir atas hasil referendum. Secara teoritis, kemerdekaan Bougainville masih memerlukan persetujuan parlemen. Belum jelas apa sikap PBB jika pada tahun 2019, parlemen Papua Nugini menolak hasil referendum.

Selain Kaledonia Baru dan Bougainville, wilayah Pasifik masih memiliki sejumlah kandidat negara merdeka baru dalam jangka panjang. Dalam dekade berikutnya, French Polynesian juga kemungkinan akan merdeka. French Polynesian adalah sekumpulan pulau di Pasifik Selatan yang oleh PBB digolongkan sebagai wilayah non-self-governing pada 2013. Akibatnya, pemerintah Prancis mendapat amanat dari Majelis Umum PBB untuk mengambil langkah-langkah cepat menuju "proses penentuan nasib sendiri yang adil dan efektif," yang kala itu dianggap sebagai kemenangan besar untuk nasionalis pribumi Maohi.

Seperti halnya dengan Kaledonia Baru, parlemen French Polynesian terpecah antara yang pro dan antikemerdekaan. Sentimen ini secara luas membagi penduduk ke dalam kubu-kubu adat versus kubu Eropa. Situasi politik semakin rumit dengan terjalinnya gerakan kemerdekaan dengan kampanye untuk pengakuan dan kompensasi dari pemerintah Prancis atas uji coba nuklir 193** yang dilakukan di wilayah mereka pada tahun 1960-1996. Hal ini telah memancing kemarahan dan menjadi penyulut lebih besar keinginan untuk merdeka.

Sementara referendum belum diputuskan akan terjadi di French Polynesian, proses politik di Kaledonia Baru pada beberapa tahun ke depan diperkirakan akan cenderung memberikan dorongan yang signifikan terhadap proses dekolonisasi di Pasifik. Selain Kaledonia Baru dan French Polynesian, Prancis masih memiliki pulau-pulau lain yang kemungkinan akan menuntut hal serupa, seperti kepulauan Wallis dan Futuna. Selama ini warga pulau-pulau ini memang sangat kuat pro-Prancis, namun belakangan ini pemimpin-pemimpin Futuna mulai menyuarakan keinginan memisahkan diri di tengah keprihatinan atas eksploitasi mineral oleh Prancis di wilayah mereka.

Dengan mempertimbangkan hal ini, Sally Andrews berpendapat Kepulauan Pasifik di masa depan tampaknya akan mengalami perubahan radikal. Beberapa pertanyaan terbesar berkisar di seputar kapasitas pemerintahan, kemandirian fiskal, dan manajemen sumber daya. Kaledonia Baru, 'gudang' dari 25 persen dari cadangan nikel dunia, diperkirakan akan melakukan negosiasi ulang yang dramatis terhadap pengaturan pertambangan di wilayahnya. Sementara nasib tambang tembaga Panguna di Bougainville - diperkirakan nilainya US$ 37 miliar - diramalkan masih akan tetap mengalami jalan buntu.

Menurut Sally Andrews, saatnya kini lebih memberikan perhatian kepada kawasan ini. Apalagi bila mengingat sejumlah gerakan kemerdekaan lainnya masih terus tumbuh di Pasifik - termasuk di wilayah Chili Rapa Nui (Easter Island), Chuuk State di Negara Federasi Mikronesia, Kepulauan Routama di di Fiji, Pulau Banaba di Kiribati, Kepulauan Cook di Selandia Baru, Pulau Norfolk di Australia, dan United Liberation for West Papua (ULMWP) di Papua.

"Sudah saatnya memberikan perhatian ke tetangga-tetangga kita di Pasifik," tulis Sally Andrews.

Editor : Eben E. Siadari

Baca Juga: