100 hari Jokowi-JK, Demokrat: Maaf, Tak Ada Prestasi

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan mengaku kebingungan saat ditanya terkait evaluasi 100 hari kerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, yang jatuh pada Rabu (28/1). Dia hanya meminta maaf, karena tidak melihat suatu hal yang menonjol dari pemerintahan di bawah Presiden RI ketujuh tersebut.

"Saya nggak tahu prestasinya apa, saya enggak tahu, terus terang saja, saya belum ada sesuatu mohon maaf yang menonjol kayaknya," kata Syarief Hasan saat ditemui di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1).

Mantan Menteri Koperasi dan UKM era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhyono ini malah menyebutkan 100 hari Pemerintahan Jokowi-JK memperkeruh suasana di Tanah Air.

"Yang ada malah permasalahan semakin rumit, saya nggak tahu, mari kia beri kesempatan," kata dia.

Syarief menambahkan, 100 hari Pemerintahan Jokowi-JK justru menghadirkan pertikaian antar dua institusi lembaga penegak hukum, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selain itu, kata dia, yang terlihat dari pemerintahan saat ini adalah penenggelaman perahu nelayan asing, yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Kebijakan ini dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan di bawah kepemimpinan Susi Pudjiastuti.

"Penenggelaman perahu yang memakai alutsista sebenarnya sangat tidak tepat, kalau perahu dibolongin saja," katanya.

Syarief mengatakan, saat Pemerintahan Susil Bambang Yudhoyono, program 100 hari kerja pemerintahan dipublikasikan. Lalu pemerintah memberi penjelasan pada publik terkait raihan atau prestasi yang tercapai.

"Kalau ini kan beda lubuk dan orang, program 100 hari sekarang tidak ada," kata Syarief.

Editor : Bayu Probo