21 Negara Tolak Obama Wajibkan Toilet Transgender di Sekolah

WASHINGTON, SATUHARAPAN.COM - Sepuluh negara bagian lagi di Amerika Serikat menggugat pemerintahan Barack Obama agar menghentikan perintah yang mengharuskan sekolah menyediakan toilet untuk pelajar transgender. Sebelumnya, pemerintah Obama telah memicu kontroversi di dunia persekolahan AS karena melancarkan perintah itu dengan ancaman akan menghentikan pembiayaan pemerintah pusat bagi sekolah-sekolah yang tidak mengindahkannya.

Dengan adanya gugatan terbaru dari 10 negara bagian ini, yang menggugat pemerintahan Obama karena hal serupa berjumlah 21 negara bagian saat ini.

Jaksa Agung Nebraska, Doug Peterson, sebagaimana diberitakan oleh The Washington Post, mengumumkan bahwa gugatan itu telah didaftarkan pada hari Jumat (8/7) sore. Negara bagian yang menggugat kali ini di antaranya, Arkansas, Kansas, Michigan, Montana, North Dakota, Ohio, South Carolina, South Dakota dan Wyoming.

Pemerintahan Obama, melalui Departemen Pendidikan dan Keadilan, menerbitkan panduan untuk sekolah pada bulan Mei yang mengarahkan mereka untuk memungkinkan siswa transgender  menggunakan kamar mandi yang sesuai dengan identitas gender mereka, Ini telah memicu perdebatan luas tentang bagaimana sekolah dan masyarakat seharusnya mengakomodasi transgender.

Anggota parlemen, administrator sekolah, orang tua dan pengadilan telah berdebat atas masalah ini. Pendukung Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) mengatakan pembatasan transgender dari fasilitas yang sesuai dengan identitas gender mereka adalah pelanggaran hak-hak sipil mereka yang mengancam kesejahteraan mereka. Tapi mereka yang mendukung pembatasan itu mengatakan mereka perlu untuk mengamankan privasi dan nilai-nilai tradisional.

Peterson berpendapat pemerintah menerabas prosedur yang diperlukan untuk membuat peraturan federal yang baru, dalam hal ini peraturan yang berlaku untuk setiap sekolah umum di AS. Ia mengatakan, pemerintahan Obama telah memelintir makna Pasal IX UU, yang melarang diskriminasi seks di sekolah umum, untuk memberikan siswa transgender hak  menggunakan kamar mandi pilihan mereka.

"Ini berdampak pada semua sekolah di Nebraska ketika mereka mendefinisikan kata seks di Pasal IX dan berkata, 'Jika Anda tidak menerima definisi ini, Anda berisiko kehilangan dana federal,'" kata Peterson.

"Bagi kami, ini adalah contoh dari lembaga yang melampaui kewenangannya dan berdampak pada negara."

Peterson mengatakan administrator sekolah di Nebraska biasanya menampung siswa transgender atas dasar kasus per kasus, biasanya menawarkan mereka kamar mandi unisex. Panduannya, kata dia, diserahkan kepada masing-masing anak untuk menentukan kamar mandi mana yang mereka harus gunakan.

Ini adalah gugatan kedua yang dibawa oleh kelompok negara atas langkah pemerintahan Obama untuk memperluas hak-hak siswa transgender. Sebelas negara sebelumnya, bersama dengan Departemen Pendidikan Arizona mengajukan gugatan di pengadilan federal di Texas dua minggu setelah pemerintah Obama menerbitkan panduan toilet transgender, dengan alasan bahwa pemerintah telah melanggar kewenangannya.

Gugatan yang didaftarkan pada hari Jumat itu merupakan bagian dari membanjirnya gugatan litigasi tentang masalah ini.

Pprofesor Hukum Stanford Jeffrey Fisher, mengatakan pengadilan akan menangani kasus ini  jika pengadilan banding federal memiliki kesimpulan hukum yang berbeda. Namun dia mengatakan pengadilan tinggi sering menunggu sampai tuntutan hukum memiliki kesempatan meresap melalui sistem hukum untuk mendapat masukan dari yurisdiksi lain.

Fakta bahwa isu tertentu sedang diperkarakan di beberapa negara di seluruh negeri merupakan faktor pendukung, bagi Mahkamah Agung untuk mengambil langkah, kata Fisher.

Pengadilan Banding untuk Sirkuit 4, yang berbasis di Richmond, Virginia, adalah pengadilan tertinggi untuk mengeluarkan putusan tentang masalah tersebut. Pada bulan April, pengadilan ini telah mengambil keputusan yang memihak mahasiswa transgender, yang menggugat dewan sekolah Virginia karena melarang dia menggunakan kamar mandi pria. Dalam keputusannya, pengadilan banding itu membela posisi pemerintahan Obama terkait Pasal IX yang melindungi hak-hak siswa transgender untuk menggunakan kamar mandi sesuai dengan identitas gender mereka.

Dewan sekolah di Gloucester berjuang untuk mempertahankan agar siswa yang lahir sebagai perempuan tapi sekarang mengidentifikasi sebagai anak laki-laki, untuk menggunakan kamar mandi anak laki-laki dan berharap membawa kasus tersebut ke Mahkamah Agung AS.

Minggu ini, Jaksa Agung Texas, Ken Paxton meminta pengadilan federal untuk memungkinkan negara bagian mengabaikan panduan yang diberikan pemerintahan  Obama sementara gugatan diajukan.

Editor : Eben E. Siadari