67.000 Warga Kulit Putih Afrika Selatan Berminat pada Rencana Trump Beri Status Pengungsi

CAPE TOWN, SATUHARAPAN.COM-Kedutaan Besar Amerika Serikat di Afrika Selatan mengatakan pada hari Kamis (20/3) bahwa mereka menerima daftar lebih dari 67.000 orang yang tertarik dengan status pengungsi di AS berdasarkan rencana Presiden Donald Trump untuk merelokasi anggota kelompok minoritas kulit putih yang menurutnya menjadi korban diskriminasi rasial oleh pemerintah mereka yang dipimpin oleh orang kulit hitam.

Daftar tersebut diberikan kepada kedutaan oleh Kamar Dagang Afrika Selatan di AS, yang mengatakan bahwa daftar tersebut menjadi titik kontak bagi warga kulit putih Afrika Selatan yang menanyakan tentang program yang diumumkan oleh pemerintahan Trump bulan lalu. Kamar tersebut mengatakan bahwa daftar tersebut bukan merupakan aplikasi resmi.

Trump mengeluarkan perintah eksekutif pada 7 Februari yang memangkas dana AS untuk Afrika Selatan dan mengutip "tindakan pemerintah yang memicu kekerasan yang tidak proporsional terhadap pemilik tanah yang tidak disukai secara rasial."

Perintah eksekutif Trump secara khusus merujuk pada orang Afrikaner, kelompok minoritas kulit putih yang merupakan keturunan dari pemukim kolonial Belanda dan Prancis yang pertama kali datang ke Afrika Selatan pada abad ke-17.

Perintah tersebut mengarahkan Menteri Luar Negeri, Marco Rubio, dan Menteri Keamanan Dalam Negeri, Kristi Noem, untuk memprioritaskan bantuan kemanusiaan kepada orang Afrikaner yang menjadi korban "diskriminasi rasial yang tidak adil" dan memukimkan mereka di AS berdasarkan program pengungsi.

Ada sekitar 2,7 juta orang Afrikaner di Afrika Selatan, yang berpenduduk 62 juta jiwa. Keputusan Trump untuk menawarkan status pengungsi kepada beberapa orang kulit putih Afrika Selatan bertentangan dengan kebijakannya yang lebih besar untuk menghentikan program pemukiman kembali pengungsi AS.

Pemerintah Afrika Selatan mengatakan bahwa tuduhan Trump bahwa mereka menargetkan orang Afrikaner melalui undang-undang perampasan tanah tidak akurat dan sebagian besar didorong oleh misinformasi. Trump telah mengunggah di platform Truth Social miliknya bahwa orang-orang Afrikaner dirampas tanah pertaniannya, padahal tidak ada tanah yang diambil berdasarkan undang-undang baru tersebut.

Perintah eksekutif tersebut juga mengkritik kebijakan luar negeri Afrika Selatan, khususnya keputusannya untuk menuduh Israel melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza dalam sebuah kasus di pengadilan tinggi Perserikatan Bangsa-bangsa.

Pemerintahan Trump menuduh Afrika Selatan mendukung kelompok militan Palestina Hamas dan Iran serta mengambil sikap anti Amerika. AS juga telah mengusir duta besar Afrika Selatan, menuduhnya sebagai orang yang anti Amerika dan anti Trump.

Seorang pejabat di Kedutaan Besar AS di ibu kota Afrika Selatan, Pretoria, mengonfirmasi telah menerima daftar nama dari Kamar Dagang Afrika Selatan di AS tetapi tidak memberikan rincian lebih lanjut.

Neil Diamond, presiden kamar dagang tersebut, mengatakan daftar tersebut berisi 67.042 nama. Sebagian besar adalah orang-orang berusia antara 25 dan 45 tahun dan memiliki anak.

Ia mengatakan kepada saluran televisi Newzroom Afrika bahwa organisasinya telah dibanjiri permintaan informasi lebih lanjut sejak perintah Trump dikeluarkan dan telah menghubungi Departemen Luar Negeri dan kedutaan di Pretoria "untuk menunjukkan bahwa kami ingin mereka menyediakan saluran bagi warga Afrika Selatan yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut dan mendaftar untuk mendapatkan status pengungsi."

"Itu bukan tanggung jawab majelis," katanya.

Diamond mengatakan hanya otoritas AS yang dapat secara resmi mendaftarkan permohonan pemukiman kembali di AS. Kedutaan Besar AS di Afrika Selatan mengatakan sedang menunggu instruksi lebih lanjut tentang pelaksanaan perintah Trump. (AP)

Editor : Sabar Subekti