Aceh Memperingati Delapan Tahun MoU Helsinki dan HUT RI ke-68

BANDA ACEH, SATUHARAPAN.COM - Peringatan delapan tahun Perundingan Damai Gerakan Aceh Merdeka-RI (MoU Helsinki) dirayakan dengan doa bersama di Masjid Raya Baiturraham Aceh bersama Gubernur Aceh, Zaini Abdullah, pada Kamis (15/8) sore ini.

Menurut media setempat, Gubernur Aceh telah mengeluarkan surat imbauan untuk seluruh kabupaten dan kota agar melaksanakan doa bersama di seluruh masjid serta meunasah. Meneruskan imbauan itu, Camat kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, Wahyudi S, telah mengimbau masyarakat agar mengibarkan bendera merah putih selama empat hari berturut-turut mulai 14 Agustus.

Sementara itu, seperti dilansir dari situs atjehpost, sebanyak 60 buah layang-layang berukuran besar mengikuti lomba Geulayang Tunang yang diselenggarakan Muspika Kecamatan Kuta Malaka, dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) di Lapangan Blang Reuleng Geulumpang, Kuta Malaka, pada Kamis (15/8) sore ini.

Mendesak Pemerintah Daerah dan Pusat

Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) daerah Aceh menilai bahwa butir-butir perdamaian yang dicapai pada perundingan Helsinki, 15 Agustus 2005, belum diimplementasikan pemerintah dengan baik. “Celakanya, pemerintah baru sekarang (Zaini-Muzakir) lebih disibukkan dengan persoalan urusan Qanun Bendera dan Lambang yang hingga saat ini masih terjadi tarik-menarik antara Pemerintah Aceh dan Pusat,” kata Koordinator KontraS Aceh Destika Gilang Lestari dalam siaran pers yang dikirim ke media lokal, pada Kamis (15/8).

Selanjutnya Gilang berharap, perhatian Pemerintah Aceh seharusnya jangan hanya terkonsentrasi pada isu politik semata. Namun yang perlu diperhatikan adalah pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pascakonflik. “Pemerintah Aceh harus segera membentuk badan khusus dalam rangka pemenuhan hak-hak korban konflik,” kata Gilang, seperti dilansir dari situs acehkita.

Sementara itu, Ikatan Mahasiswa Pascasarjana (IMPAS) Aceh meminta Pemerintah Aceh mendesak Pemerintah Pusat RI untuk menyelesaikan sejumlah butir-butir perjanjian damai (MoU) Helsinki yang belum terealisasi. "Peringatan delapan tahun perdamaian, jangan hanya diperingati dalam bentuk seremonial saja, tapi perlu merefleksikan sekaligus introspeksi terkait poin dalam MoU yang belum terealisasi, seperti tapal batas, lambang, bendera, hymne, lembaga wali nanggroe, hak hubungan luar negeri Aceh, serta sejumlah kewenangan Aceh lainnya," kata Ketua IMPAS, Yusra Jamali kepada acehonline.info, pada Rabu (14/8).

Di waktu terpisah, Mantan Kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Syekhy LW, mengatakan bahwa perjanjian damai Aceh-RI belum mampu menebus pengorbanan rakyat selama konflik puluhan tahun lalu. "Kita merasa bahwa perdamaian ini tidak bisa menebus pengorbanan rakyat dan kombatan. Hanya beberapa orang saja yang sejahtera. Padahal penting sekali membangun kesejahteraan bagi semua masyarakat Aceh," kata Syekhy LW pada Rabu kemarin (14/8), seperti dikutip acehnationalpost.com.

Selanjutnya, Syekhy LW mendesak Pemerintah Aceh untuk memediasi komunikasi lintas sektor masyarakat Aceh hingga semua pihak dapat dilibatkan dalam setiap tahapan pembangunan. "Jalankan juga demokrasi yang sebaik-baiknya dan hilangkan pula pola-pola permusuhan. Sudah saatnya kita bangun ekonomi makro maupun mikro, agar terciptakan lapangan kerja untuk rakyat yang seluas-luasnya. Kemudian, hentikan segera gagasan yang tidak pro rakyat," demikian kata dia.

Pengamanan HUT RI Ke-68

Kepala Penerangan Kodam Iskandar Muda, Kolonel Arh Subagio Irianto mengatakan bahwa kondisi keamanan di Aceh sangat terkendalikan menjelang peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-68, pada 17 Agustus 2013 mendatang. “Aceh cukup kondusif dan tidak ada potensi gangguan keamanan menjelang peringatan hari kemerdekaan,” kata Kolonel Arh Subagio Irianto di Banda Aceh, pada hari Kamis (15/8) ini yang dilansir situs diliputnews.com.

Untuk memeriahkan peringatan hari kemerdekaan RI, Kolonel Arh Subagio Irianto mengimbau masyarakat Aceh untuk mengibarkan Bendera Merah Putih. Pemerintah daerah Aceh beserta jajaran TNI dan Polri turut membagikan ribuan bendera merah putih untuk dikibarkan bersama masyarakat Aceh. “Kesadaran masyarakat Aceh mengibarkan Bendera Merah Putih cukup bagus, sedangkan pembagian bendera ini untuk membantu masyarakat yang belum sempat membeli,” kata dia.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja