Ahmad Fuad Fanani: SBY Bukan Negarawan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Pertemuan para tokoh dan pimpinan organisasi Islam di Kemenag , Jum’at (24/05) yang menghasilkan dukungan pada  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memperoleh penghargaan ACF terlihat sangat politis dan dipaksakan. Apalagi, alasan-alasan yang dikemukakan  untuk  mendukung  “World Statesman Award” untuk SBY dari Appeal Of Conscience Foundation (ACF) terkesan menutupi realitas yang sesungguhnya terjadi di Indonesia. Alasan bahwa kerukunan di Indonesia berjalan dengan baik dari waktu ke waktu bertolak belakang dengan fakta-fakta yang telah diberitakan oleh berbagai media, baik dalam maupun luar negeri.

Hal ini ditegaskan oleh Ahmad Fuad Fanani, Direktur Riset MAARIF Institute for Culture and Humanity, kepada satuharapan.com di Jakarta. Seperti diberitakan satuharapan.com,  beberapa tokoh ormas Islam hadir dalam pertemuan di Kemenag tersebut, termasuk dari NU dan Muhammadiyah. Mereka sepakat untuk mendukung rencana ACF memberi penghargaan “Negarawan Dunia” kepada Presiden SBY, yang rencananya akan diberikan di New York akhir bulan ini.

“Saat SBY menjadi Presiden, kerukunan antar umat beragama justru banyak mengalami masalah dan terjadi fakta-fakta tentang lemahnya perlindungan terhadap kaum minoritas,” kata Fanani tegas. “Hal itu misalnya tampak dari pelarangan Ahmadiyah yang dilegitimasi oleh SKB 2 Menteri Tahun 2008, pengusiran dan tindakan kekerasan terhadap komunitas Ahmadiyah di banyak tempat, larangan kegiatan Ahmadiyah dikeluarkan oleh banyak gubernur di era SBY, pengusiran dan tindakan kekerasan terhadap komunitas Syi’ah di Sampang, dan sebagainya.”

Menurut alumnus Flinders University di Australia itu, sebagai seorang presiden, mestinya SBY memiliki ketegasan untuk melindungi semua warga negara Indonesia dari tindakan diskriminatif. Seorang pemimpin negara dan kepala pemerintah mestinya berlaku imparsial (tidak memihak) pada salah satu kelompok, tapi harus berdiri di atas semua golongan untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu rakyat dan bangsa Indonesia.

“Tetapi SBY lebih banyak tampil sebagai seorang pemimpin yang tidak tegas, ikut arah angin, tidak membela kaum minoritas, dan bertindak hanya untuk kalkulasi politik pencitraannya saja,” kata Fanani. “SBY melalukan apapun hanya untuk menaikkan popularitasnya, jadi sepertinya perlindungan terhadap kaum minoritas di negeri ini masih menjadi impian yang susah diwujudkan. Konsekuensinya, SBY sama sekali tidak layak memperoleh penghargaan itu, apalagi digolongan sebagai seorang negarawan.”

Bagi tokoh intelektual muda dari Muhammadiyah itu, suara para tokoh dan pemimpin ormas Islam sejatinya juga tidak otomatis mewakili suara umat Islam. Umat Islam di Indonesia tidaklah monolitik dan homogen. Oleh karenanya, umat Islam tidak harus diwakili oleh ormas Islam. Banyak umat Islam yang tidak independen, tapi mempunyai kepedulian tinggi terhadap kerukunan umat beragama dan komitmen perlindungan terhadap kaum minoritas. “Suara mereka haruslah didengar juga, begitu juga para cendekiawan Muslim yang kritis yang sudah banyak menyampaikan penyesalan terhadap penghargaan ini,” ujarnya.

Rencana penghargaan ACF pada SBY itu memang sudah menuai banyak kritik dari tokoh-tokoh agama, termasuk Prof. Dr. Syafi’i Maarif, mantan Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah, yang akrab dipanggil “Buya Maarif” itu. Kepada satuharapan.com ia menyatakan dukungannya pada surat protes yang dilayangkan Prof. Dr. Frans Magnis-Suseno, SJ, rohaniwan Katolik dan Guru Besar STF Driyarkara, ke ACF atas rencana penghargaan tersebut.

Buya Maarif sendiri mengkritik keras tindakan kekerasan dan intoleransi terhadap penganut agama minoritas. “Pemerintah diam saja. Polisi yang benar tidak berfungsi dan yang muncul ‘polisi-polisi’ swasta yang benar-benar tidak berjiwa Pancasila. Hal ini terjadi karena pemerintah lembek,” katanya.

Bagi Fanani, para tokoh dan pemimpin ormas Islam harus lebih independen dan berani menyuarakan kebenaran kepada para penguasa. Mereka harus berani menyatakan bahwa SBY tidak pantas dan tidak layak untuk menerima award itu.

“Bukankah ulama sejati itu menurut Imam Ghazali adalah ulama yang berani memprotes dan menyatakan kebenaran pada penguasa? Bukan ulama’ yang justru gemar mendekat ke penguasa dan datang ke istana,” ujarnya.