Amerika Serius Awasi Penanganan HAM Indonesia

WASHINGTON, SATUHARAPAN.COM - Amerika Serikat tampaknya serius memonitor kelangsungan hak asasi manusia di Indonesia termasuk dengan menunjukkan reaksinya terhadap serangan yang menimpa para penganut agama minoritas yang terjadi di Indonesia.

Namun ternyata reaksi tersebut mendapatkan pertentangan dari beberapa Organisasi HAM Amerika, karena menganggap reaksi pemerintah terlalu berlebihan dan seolah berusaha mempererat hubungan dengan Jakarta.

Mayoritas penganut muslim di Indonesia terus meningkat sejak rezim Presiden Soeharto runtuh 15 tahun yang lalu. Namun belakangan ini, seiring dengan mendominasinya muslim, laporan kekerasan mengenai diskriminasi melawan Kristen dan penganut Ahmadiyah justru juga semakin meningkat.

Sehubungan dengan fakta ini, Tom Lantos Commission AS yang membidangi HAM, telah memutuskan untuk memonitor kelangsungan HAM di Indonesia.

Wakil ketua Partai Demokrat AS, James P. McGovern, mengutip sebuah penyataan dari Lembaga HAM nirlaba yang berbasis di Jakarta, Setara Institut, bahwa ada 264 kali serangan terhadap penganut agama minoritas di Indonesia selama tahun 2012, meningkat dari sebanyak 216 kali pada tahun 2010.

Anggota Departemen Negara Bagian AS, Dan Baer juga mengatakan, kekerasan terhadap penganut agama minoritas atau intoleransi beragama di Indonesia telah membuat reputasi bangsa Indonesia semakin terpuruk di mata dunia.

Pernyataannya tersebut juga menyangkut 50 gereja dan mesjid Ahmadiyah yang ditutup paksa pada 2012.

Laporan yang dirilis oleh Departemen Negara Bagian AS juga menyatakan bahwa kepedulian pemerintah Indonesia terhadat kebebasan beragama di negaranya tidak menunjukkan perubahan yang signifikan selama 2012.

"Hubungan antara AS dan Indonesia memang sangat kuat, tetapi jika khusus menyangkut urusan HAM, rasanya ada sesuatu yang tidak sepaham di antara keduanya," kata T. Kumar, Ketua Advokasi Internasional untuk Amnesti AS Internasional.

Ia juga yang telah mengimbau kepada pihak administratif Obama untuk melepaskan lebih dari 70 tahanan politik dan mempublikasikan laporan fakta yang pernah diperintahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atas kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib pada 2004 silam.

Baer juga mengatakan, berita kekerasan yang dilakukan oleh pihak militer Indonesia juga telah menjadi perhatian dunia. Pemerintah AS, tambah Baer, juga benar-benar mengawasi bagaimana pemerintah Indonesia menangani kasus 11 anggota Kopassus yang menyerang lapas Cebongan dengan membunuh empat orang tahanan.