Ahok: 47 Persen Sekolah di DKI Tak Laik Pakai

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan sebanyak 47 persen bangunan sekolah di DKI Jakarta tidak laik pakai. Dia menyebutnya sebagai hal yang paling memalukan karena terjadi di ibu kota.

"DKI agak memalukan. 47 Persen sekolah jelek. Plafon jelek dan banyak toilet kotor. Saya tidak mau dengar di Jakarta ada sekolah jelek," kata Ahok di depan Kepala Dinas Pendidikan DKI Sopan Arianto dan ratusan guru di Balai Agung, Jakarta Pusat, hari Selasa (19/1).

Dia juga mengeluh karena anggaran yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI sangat besar untuk sektor pendidikan namun hasilnya masih mengecewakan. Tahun lalu, dana yang dikeluarkan Pemprov DKI untuk pendidikan mencapai Rp 19 triliun atau 17 persen dari total belanja daerah.

Kemudian, Ahok pun mulai mengorek luka lama di sektor pendidikan yang dulu pernah menjadi bahan perbincangan yaitu alat penyedia daya listrik (UPS) yang memakan anggaran hingga Rp 6 miliar.

Menurutnya, dengan dana sebesar itu Dinas Pendidikan mampu memperbaiki sekolah-sekolah yang tak laik pakai.

"Tapi kalau beli UPS, fitness center, komputer, scanner, satu sekolah scanner Rp 3,8 miliar. Beli alat fitnes hampir Rp 2 miliar, beli UPS Rp 6 miliar. Gendeng memang Jakarta. Di kampung saya sudah jadi sekolah bagus itu," kata dia.

Ahok mengimbau kepada Kepala Dinas Pendidikan Sopan Adrianto agar terus mengawasi dan bekerja supaya kejadian serupa tak terulang kembali.

Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyatakan, rintisan program sekolah aman bencana tidak hanya berfokus pada bangunan, tetapi juga bertujuan membangun budaya sadar bencana sejak dini.

Ada tiga hal yang difokuskan, masing-masing sarana dan prasarana sekolah yang aman; manajemen penanggulangan bencana di sekolah; dan pendidikan pengurangan risiko bencana di mana salah satunya adalah memperkenalkan pengetahuan pengelolaan risiko bencana kepada pelajar di sekolah.

Meskipun baru dideklarasikan, Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyebut program ini sudah berjalan sejak dua tahun lalu, dan saat ini sudah ada sekitar 62 sekolah yang mengimplementasikannya.

Di wilayah Jakarta sendiri ada lebih dari 5.000 sekolah, baik itu sekolah negeri, swasta, maupun madrasah.

Program itu berjalan atas kerja sama antara Dinas Pendidikan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kanwil Kementerian Agama, serta beberapa LSM, seperti Yayasan Tanggul Bencana Indonesia (YTBI), Plan International Indonesia, Save the Children-Yayasan Sayangi Tunas Cilik, dan Wahana Visi Indonesia.

Deklarasi Program Sekolah Aman ditandatangani oleh Kepala BPBD DKI Jakarta, Denny Wahyu Haryanto; Kepala Dinas Pendidikan, Sopan Adrianto; Kepala Kanwil Kementerian Agama, Abdurrahman; dan Country Director Plan International Indonesia, Myrna Remata Evora sebagai perwakilan LSM yang mendukung Program Sekolah Aman di Jakarta.

Beberapa LSM yang selama ini aktif mendorong terwujudnya sekolah aman di Jakarta juga hadir, antara lain YTBI, Save the Children-Yayasan Sayangi Tunas Cilik, dan Wahana Visi Indonesia.

Editor : Bayu Probo