Ahok akan Atur TKD PNS Lewat Indikator Kinerja

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama akan mengatur besaran tunjangan kinerja daerah (TKD) pegawai negeri sipil (PNS) DKI Jakarta melalui sistem penilaian kerja berdasarkan key performance indicator (KPI).

"Kami sudah bikin KPI, minggu depan atau dua minggu lagi mesti tanda tangan KPI, kamu mau kerja apa, dapat berapa, ada poinnya," kata dia di Balai Kota DKI Jakarta, hari Kamis (7/4).

Rencananya, TKD setiap PNS akan disesuaikan dengan pengisian KPI itu. Jika tidak mencapai target maka gaji yang diterima tidak akan penuh.

Mantan Bupati Belitung Timur ini mengakui alokasi gaji kepada PNS tahun ini cukup tinggi, yakni mencapai Rp 18 triliun. Oleh karena itu dirinya akan memperketat pemberian TKD. Bahkan, lanjut dia, hampir 50 persen alokasi gaji pegawai untuk guru dan perawat. Dia juga sudah melakukan moratorium penerimaan PNS, sehingga jumlah PNS akan terus berkurang.

"Memang tinggi, kami mau pecat-pecatin. Begitu kami tentukan TKD pakai poin, orang nggak bisa mencapai poin penuh. Pakai KPI lebih susah lagi kayak swasta," kata dia.

Sementara itu, terkait gaji dan TKD PNS DKI Jakarta, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat juga sependapat dengan Ahok. Menurut dia, gaji besar PNS belum tentu membuat kinerja mereka lebih baik atau punya niat untuk korupsi.

"Kita harus introspeksi gaji pegawai di Jakarta. Setahun bisa menghabiskan Rp 18,6 triliun, sudah termasuk dengan gaji PHL (Pekerja Harian Lepas). Soalnya, kalau menurut hemat saya, dengan gaji segitu kan maunya tidak ada korupsi. Tapi kan tetap ada (korupsi)," kata Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, hari Rabu (7/4).

Mantan Wali Kota Blitar ini mengusulkan agar sistem penggajian PNS DKI Jakarta dikaji kembali dan membina mental mereka agar jauh dari korupsi.

"Saya lebih suka bangun jiwa dan karakternya dulu nih. Lagian, dapat gaji besar, belum tentu tidak korupsi. Itu tidak berhubungan," kata Djarot.

Editor : Bayu Probo