Ahok Bicara Tentang Transparansi Anggaran Pejabat

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mendorong orang yang masuk dunia politik untuk menegakkan transparansi penggunaan anggaran, terutama anggaran daerah. “Kalau kita ngomong di luar kan tidak bisa apa-apa. Misalnya pemilu, kalau Anda tidak mau masuk, ya orang yang Anda kritik yang akan masuk. Saya kasih contoh, bukan uang, yang penting Anda punya rekam jejak.”

“Mengapa tidak melakukan perlawanan. Nah, kalau perlawanan tidak sanggup, rekam jejak yang terbaik dan termurah untuk diraih itu, DPRD tingkat II,” kata Ahok dalam konferensi pers usai acara peresmian Lembaga Diklat ADI (Asosiasi Dosen Indonesia), di Balai Agung, Selasa (22/10).

Misalnya, Basuki memberikan contoh, seorang mahasiswa dari suatu daerah di Indonesia, dia lulus kuliah, dia bisa menunjukkan karakter yang baik dan kritis, bahkan tetangganya pun sudah tahu pribadinya seperti apa waktu jadi mahasiswa.

“Kalau dulu memang repot, pakai suara nomor satu, kalau sekarang pakai suara terbanyak. Kamu dikasih partai nomor bawah pun, apalagi perempuan, pasti direkrut. Tapi, begitu Anda dapat kursi DPRD jangan berubah pribadinya, harus kritis seperti waktu jadi aktivis mahasiswa,”

“Di luar berani ribut-ribut demo merusak barang, masak sampai di dalam (DPRD) tidak berani cuma disuruh buka anggaran saja. Inikan tidak sampai keluar darah, asal jangan sampai korupsi saja, enteng jadi pejabat sebenarnya,” ia menegaskan.   

E-Budgeting untuk Kontrol Anggaran Siluman

“Kita sudah tahu, sudah keluar, sudah diketok palu waktu masih berupa corat-coret di kertas, dan di komputer begitu dikeluarkan sudah menjadi APBD, sudah tercantum. Tapi di APBD-P (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan), banyak sekali yang kita potong lagi. Tapi begitu dipotong, muncul lagi, karena kita tidak bisa cegah.”

“Kalau sekarang semuanya tidak ada yang mengaku. Kita tidak tahu apakah itu oknum di BPKD, BAPPEDA, SKPD, Sudin, DPRD, tidak ada yang tahu, masing-masing tentu tidak ada yang mengaku. Tapi faktanya, angka yang dikeluarkan sudah berbeda, berarti ada yang menambahkan yang tidak sesuai instruksi saya, dan saya pun tidak ingin ribut, makanya saat itu diam saja.”

“Maka, kita taruh 50 BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), untuk mengawasi yang melakukan mark-up ini. Salah satu dari Kasudin Tata Ruang yang transaksinya tidak wajar, ini sudah mulai dipanggil. Jadi kita sudah tahu PPATK sudah menelusuri transaksi dana pejabat-pejabat kita seperti apa.”  

“Oleh karena itu kita harus buat e-budgeting, supaya apa yang saya bilang tidak boleh, tanpa password saya tidak bisa diubah. Sayangnya kalau saat ini kita tidak bisa menuduh siapapun. Tapi, kalau sistem e-budgeting ini jalan, nanti kelihatan, yang teriak-teriak marah berarti itu yang dirugikan karena tidak bisa nitip-nitip lagi.”

“Yang jelas banyak juga yang kasih ke subkontraktor, misalnya sampai 65%, berarti ini masih ada yang mark-up, saya sudah bilang potong sampai 25%, berarti ini tidak dipotong. Nanti kalau sudah ada e-budgeting baru saya bisa kontrol.” tandasnya.

Editor : Bayu Probo