Ahok dan DPRD Saling Tuding Dana Siluman

Sebelum pertemuan Pemprov dan DPRD di Kementerian Dalam Negeri, Kamis (5/3). Dari kiri ke kanan, Prasetyo Edi Marsudi (Ketua DPRD DKI), Basuki Tjahaja Purnama (Gubernur DKI), Reydonnyzar Moenek (Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri—keempat dari kanan). (Foto: Francisca Christy Rosana)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kamis (5/3) siang saling tuding terkait munculnya dana siluman yang 'bergentayangan' dalam draft anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Setelah Ahok mengatakan menemukan dana siluman sebesar Rp 12,1 triliun yang dicoba dimasukkan oleh oknum DPRD melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), kini giliran DPRD yang menuding eksekutif lah yang yang membuat APBD siluman tersebut.

"Sebetulnya APBD versi punya Pak Ahok lah yang siluman. Versi kami kan sedang diproses, kok tiba-tiba muncul persoalan UPS," ujar Wakil Ketua DPRD Abraham Lulung di Kantor DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis sore seusai bertemu dengan jajaran Pemerintah Provinsi DKI.

Persoalan munculnya dana siluman pembelian UPS bernilai Rp 4,2 miliar per instansi ini memang sempat menggegerkan berbagai pihak. Dana UPS yang begitu besar tentu tidak rasional.

Menurut Ahok, lolosnya dana siluman dalam draft APBD terjadi karena sistem e-budgeting belum diterapkan sehingga tidak terjadi pengontrolan dana.

Namun, menanggapi tudingan Ahok, Lulung mengatakan telah terjadi kesewenang-wenangan dari Gubernur terhadap SKPD.

"SKPD ditekan. Gubernur menginstruksikan SKPD-nya tidak boleh menginput hasil pembahasan bersama DPRD. Sedangkan UPS itu sudah jadi persetujuan di masing-masing komisi dan sudah diketok palu. Jadi Gubernur melanggar undang-undang," ujar Lulung.

Mengetahui hal itu, Ahok dengan tawa khasnya menyampaikan ini pertunjukan politik yang aneh. Bahkan ia spat meminta maaf atas keanehan yang terjadi. Lebih lanjut, Ahok menyatakan istilah dana siluman bukan ia yang menciptakan.

"Saya bilang istilah APBD siluman yang mengucapkannya Pak Mardiasmo, Wakil Menteri Keuangan yang dulu jadi Kepala BPKP pusat. Dia lah yang menemukan namanya anggaran siluman. Saya kan cuma menyampaikan," Ahok memungkasi.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja