Ahok Minta Eselon II Tak Asal Susun Anggaran

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta kepada seluruh eselon II untuk tak asal salin saat menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tahun 2017 mendatang.

"Persoalan paling besar itu kalau eselon II, bukan dia yang nyusun anggaran. Tahun ini saya minta agar susun anggaran sendiri," kata dia saat memberikan pengarahan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2017, di Balai Kota DKI Jakarta, hari Kamis (17/3).

Menurutnya, jika eselon II menyusun anggaran sendiri, maka saat ada evaluasi mereka bisa mengetahui mana yang menjadi prioritas dan mana yang tidak.

Untuk pembahasan APBD 2017 mendatang, dia yakin prosesnya akan lebih baik dibandingkan tahun 2016 karena musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) sudah dilakukan secara elektronik. Dia pun berharap agar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sudah mengetahui visi dan misi yang akan dijalankan.

Kemudian, dia mengusulkan agar kegiatan seperti sosialisasi dan pemahaman yang tidak bermanfaat dihapus.

"Dulu terlalu banyak sosialisasi, macam-macam. Ada ratusan kegiatan. Saya juga tidak mau lagi ada penunjukan langsung, proyek dibagi. Semua lelang harus  konsolidasi. Yang kecil gabung saja, kalau nggak berantakan sistem kami," kata dia.

Sisir Anggaran

Meskipun dalam pembahasan APBD 2017 sudah menggunakan sistem e-budgetting, mantan Bupati Belitung Timur itu akan tetap melakukan penyisiran anggaran. Dia menegaskan tidak ingin kecolongan lagi seperti yang sudah terjadi dalam beberapa tahun terakhir.

Menurutnya, langkah ini juga akan menentukan apakah pejabat eselon II memahami anggaran prioritas dalam SKPD-nya.

"Saya akan lihat penyusunannya seperti apa. Kalau masih tidak paham juga berarti bukan dia (pejabat eselon II) yang susun anggarannya," kata dia.

Penyusunan APBD 2017 dimulai pada hari Kamis (17/3), ditandai dengan penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Bersamaan dengan penyusunan APBD 2017, musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) juga sedang berlangsung ditingkat kelurahan dan kecamatan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Tuty Kusumawarti mengatakan, setelah selesai ditingkat kecamatan, musrenbang secara berjenjang akan diadakan di tingkat kota dan provinsi.

"Penetapan RKPD ditargetkan pada akhir Mei mendatang. RKPD ini adalah dasar untuk penyusunan KUA-PPAS (Kebijakan Umum APBD-Prioritas Plafon Anggaran Sementara). Kemudian untuk RAPBD itu sendiri," kata dia.

Editor : Bayu Probo