Ahok Pertahankan Ojek Multifungsi di Ibukota

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), bersikukuh mempertahankan keberadaan ojek online atau ojek multifungsi di Ibukota. Saat ini, pemerintah menurutnya tengah mengkaji peraturan yang memayungi keberadaan ojek. 

"Makanya, kami lagi kaji. Kalau menurut saya, kenapa sih nggak dikasih (izin, Red) ojek? Kasih saja. Tapi kan nanti kami batasi (mobilisasinya, Red), di jalan utama nggak bisa lewat motor," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Jumat (4/9). 

Sementara itu, untuk penetapan tarif, Ahok menyerahkannya pada hukum dagang. Tak serta merta membiarkan masyarakat beralih ke moda transportasi roda dua tersebut. Sebagai kompensasi, mantan Bupati Belitung Timur itu tengah berupaya menambah jumlah bus tingkat gratis. Penambahan bus tingkat selain untuk membatasi laju kendaraan roda dua di jalan protokol juga bermaksud menggandeng masyarakat kembali ke moda transportasi massal. 

"Kami beli (bus, Red) terus. Ini lagi tunggu karoseri karena Mercedes lagi ada masalah, dengan dirjen, yang saya nggak ngerti masalahnya gimana. Kalau bus sudah datang, di jalan protokol nggak boleh lewat motor. Kami kasih bus tingkat gratis. Nanti orang boleh memilih naik kendaraan gratis atau naik ojek," ujar Ahok. 

Beberapa waktu lalu, dua perusahaan yang memayungi ojek online, yakni Grabbike dan Gojek, membuka perekrutan besar-besaran. Setidaknya, lebih dari 2.000 pengendara motor direkrut menjadi awak ojek online tersebut. Bila pemerintah tidak membatasi, keberadaan ojek yang semula digadang-gadang menjadi alternatif transportasi justru akan menimbulkan polemik baru bagi lalu lintas di Ibukota. 

Editor : Sotyati