Loading...
LAYANAN PUBLIK
Penulis: Francisca Christy Rosana 17:36 WIB | Rabu, 16 September 2015

Ahok Tanggapi Keluhan Keterlambatan Raperda P2ABD

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Wakil DPRD DKI, M Taufik, di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, seusai rapat paripurna, Rabu (16/9). (Foto: Francisca Christy Rosana)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), hari ini, Rabu (16/9), menyampaikan jawabannya atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (P2APBD) Tahun Anggaran 2014.

Dalam pidatonya, Ahok terlebih dahulu menjawab pertanyaan dewan terhadap keterlambatan pengajuan raperda yang sebelumnya dikritisi oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Persatuan Pembangun (PPP).

“Menanggapi pertanyaan dan komentar mengenai pengajuan Raperda tentang P2APBD Tahun Anggaran 2014 kepada DPRD yang melewati enam bulan setelah Tahun Anggaran 2014 berakhir, dapat dijelaskan bahwa hal tersebut terjadi karena terlambatnya penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK yang baru diserahkan kepada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 6 Juli 2015,” ujar Ahok di Gedung Paripurna DPRD DKI, Rabu (16/9) siang.

Keluhan itu disampaikan dalam pemandangan umum fraksi-fraksi kemarin, Rabu (15/9), oleh Anggota Fraksi PDIP Komisi C, Manuara Siahaan. Keterlambatan raperda itu berpengaruh terhadap pembahasan KUA PPAS karena digunakan sebagai dasar rancangan KUA PPAS 2016.

“Pembahasan APBD Tahun Anggaran 2016 seharusnya sudah dimulai agar pada akhir bulan November 2015 Perda APBD Tahun Anggaran 2016 sudah selesai sehingga per 1 Januari 2016 sudah dinyatakan berlaku dalam PP Nomor 58 Tahun 2005,” ujar Manuara.

Keterlambatan juga diakui Ahok terjadi karena adanya libur cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1436 Hijriah. Selain soal keterlambatan pengajuan raperda, ada beberapa jawaban lain yang disampaikan Ahok, salah satunya perihal rendahnya penyerapan anggaran.

Wakil Ketua DPRD DKI, M Taufik, sebagai pemimpin paripurna mengatakan, jawaban formal Gubernur atas pandangan fraksi akan ditindaklanjuti oleh komisi-komisi.

“Di komisi-komisi itu pasti akan digali atau didalami lebih lanjut,” ujar dia.

 

Editor : Sotyati


BPK Penabur
Gaia Cosmo Hotel
Kampus Maranatha
Back to Home