Akar Terorisme: Pemerintahan Buruk, Ketidak-adilan, Eksklusi

NEW YORK, SATUHARAPAN.COM – Kontra terorisme harus mengatasi sampai ke akar penyebabnya, yaitu pemerintahan yang buruk, ketidak-adilan, dan eksklusi. Demikian dikatakan Sekjen Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Ban Ki-moon dalam debat yang diselenggarakan oleh Dewan Keamanan PBB, hari Selasa (17/11).

"Konflik kekerasan dan ekstremisme sering berakar pada gabungan eksklusi, ketidak-setaraan, salah urus sumber daya alam, korupsi, penindasan, kegagalan pemerintahan, dan frustrasi, serta keterasingan yang menyertai kurangnya lapangan kerja dan kesempatan," kata Ban.

Perdebatan di DK PBB berkisar pada masalah 'keamanan, pengembangan dan akar penyebab konflik, dan diselenggarakan dalam suasana keprihatinan akibat serangan teroris di beirut dan Paris, pekan lalu.

Namun demikian, tanggapan kita belum sampai pada realitas itu. ‘’Kita belum benar-benar mengintegrasikan tindakan untuk perdamaian, pembangunan dan hak asasi manusia,’’ kata dia. Dia menyerukan rencana pemulihan secara global untuk Timur Tengah yang mirip dengan Marshal Plan dengan multi-miliar dolar Marshall Plan, di mana Amerika Serikat membangun kembali Eropa Barat setelah Perang Dunia II.

Tentang serangan teroris terbaru di Paris, Beirut, dan Baghdad, dan serangan pada pesawat Rusia di Mesir, dan ancaman serangan oleh Da'esh (sebutan lain Negara Islam Irak dan Suriah / NIIS) yang menguasai sebagian wilayah Suriah dan Irak, Ban memperingatkan mencegah pembalasan terhadap kaum Muslim.

"Tidak ada yang dapat membenarkan tindakan seperti itu," katanya tentang serangan teroris. Tapi, "Saya sangat prihatin tentang pembalasan atau diskriminasi lebih lanjut terhadap umat Islam, khususnya pengungsi dan imigran Muslim. Hal ini hanya akan memperburuk keterasingan yang akan memebri ‘’makan’’ teroris."

Empat Prinsip

Ban menyebutkan empat prinsip untuk mencegah konflik dan terorisme yang terkait Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 untuk mencapai masyarakat yang damai, inklusif dan menyediakan akses untuk keadilan dan membangun lembaga yang akuntabel.

Pertama, kata dia, pembangunan yang tepat sasaran untuk mengatasi faktor risiko, seperti ketidaksetaraan dan marginalisasi. Hal ini sangat penting ketika masyarakat tumbuh dari konflik dan risiko kembali tergelincir ke dalam konflik.

Kedua, pencegahan tinggi berarti fokus  pada hak asasi manusia. Pelanggaran HAM sering merupakan peringatan dini adanya masalah. Mewujudkan Hak Asasi Manusia haruslah menjadi inisiatif terdepan.

Debat di Dewan Keamanan PBB membahas keamanan dan terorisme. (Foto: un.org)

Ketiga, koherensi yang lebih besar dibutuhkan antara semua aktor, dengan sistem pooling kekuatan PBB untuk analisis kepada Dewan Keamanan PBB dan Komisi Pembangunan Perdamaian.

Keempat, pembiayaan yang memadai yang bisa diprediksi agar mediasi oleh PBB bisa bekerja, termasuk Tim Negara, dan Dana Pembangunan Perdamaian (Peacebuilding) PBB.

"Kita juga harus berani bila diperlukan, misalnya dalam membangun kembali Suriah dan didukung negara-negara untuk membantu pengungsi, termasuk Yordania, Lebanon dan Turki," kata Ban.

Mempertahankan Perdamaian

Sementara itu, Ketua Komisi Pembangunan Perdamaian (Peacebuilding Commission), Olof Skoog,  dari Swedia, juga ditetapkan "tiga tahap" yang diperlukan untuk mencegah kebalinya konflik.

Pertama, salah satu cara yang paling efektif untuk mempertahankan perdamaian adalah dengan membangun kapasitas nasional, penguatan institusi domestik dan mendukung pemerintahan yang baik dengan siklus 3-5 tahun. Dan program standar di bidang ini harus diperluas untuk kerangka hingga 15-30 tahun.

Kedua, kepemilikan nasional yang inklusif yang sangat penting dalam proses. "Kita tidak bisa mengatasi inklusivitas tanpa menyebutkan pentingnya memasukkan perempuan sebagai aktor dalam semua aspek pekerjaan," kataSkoog.

Ketiga, kerja sama yang erat dan "mudah perang di akar rumput" harus dihindari. "Tetapi di atas semua itu, agar dapat secara efektif mengatasi akar penyebab konflik, aktor internasional harus mulai bertindak lebih koheren," kata dia.(un.org)