Akhirnya Papua Terbuka Bagi Wartawan Asing

JAYAPURA, SATUHARAPAN.COM - Gubernur Papua, Lukas Enembe mengumumkan bahwa provinsi Papua akan terbuka kepada wartawan asing setelah bertahun-tahun dilarang memasuki wilayah Indonesia.

"Wartawan asing, silakan datang ke Papua. Tidak ada yang disembunyikan di Papua," kata Lukas Enembe kepada wartawan di ibu kota provinsi Jayapura, pada Rabu (9/10) kemarin seperti dilansir ucanews.com.

Menurut Gubernur Papua itu, kalau ada yang disembunyikan nanti akan menimbulkan banyak pertanyaan dari berbagai pihak. Untuk itu dia mengatakan, bahwa wartawan asing diharapkan "juga dapat memberitahu orang lain bahwa Papua adalah tempat yang aman."

Pernyataan itu disampaikan Lukas Enembe, setelah tiga warga Papua memasuki konsulat Australia di Bali pada hari Minggu, menjelang pertemuan Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC). Dalam aksi itu, tiga aktivis Papua mendesak pemerintah pusat untuk mengizinkan wartawan asing untuk mengunjungi Papua secara bebas tanpa meminta izin khusus.

Kepala Aliansi Jurnalis Independen di Papua, Victor Mambor membenarkan, bahwa beberapa wartawan dari Australia, Selandia Baru dan Belanda telah menghadapi kesulitan dalam mengajukan izin kerja di wilayah tersebut. "Mereka harus menunggu hingga tiga bulan untuk mendapatkan izin kerja. Setelah mendapat izin untuk melakukan kegiatan jurnalistik, mereka harus didampingi oleh petugas khusus dari Indonesia," kata Victor Mambor.

Sementara itu, Koordinator HAM berbasis di Inggris (TAPOL), Paul Barber menyambut baik pernyataan gubernur Papua, dan meminta pemerintah pusat untuk  menghormatinya keputusan Lukas Enembe. "Saat ini, Gubernur sangat menginginkan supaya orang di luar Papua untuk menyaksikan kemajuan pembangunan di Papua. Secara bersamaan, dia (Gubernur) harus siap untuk menyambut mereka yang tertarik pada kemajuan Papua ke arah demokrasi," kata  Paul Barber melalui email.

"Kami percaya bahwa akses internasional yang lebih besar akan membantu untuk membuka ruang demokrasi di Papua sehingga konflik dapat diselesaikan secara damai," kata Koordinator HAM itu menambahkan.

Risiko Keamanan

Sebelumnya secara terpisah, Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa telah menyatakan dukungan untuk akses yang lebih besar di Papua, tetapi dia mengkhawatiran tentang keamanan bagi wartawan asing yang akan berkunjung ke Papua.

Dalam pertemuan dengan legislator pada Maret lalu, Marty Natalegawa menilai, salah satu aspek yang dipertimbangkan oleh pemerintah pusat Indonesia sebagai alasan untuk memblokir akses kepada wartawan adalah pertempuran dengan otonomi khusus Papua, yang telah meningkatkan risiko keamanan di sana.

Senator Australia Ke Papua

Sementara itu, Senator Australia, Richard Di Natale berencana akan mengunjungi Papua dalam waktu dekat dengan mengajak serta rombongan wartawan dan aktivis HAM untuk melihat kondisi di sana. Langkah itu diambil sebagai reaksi atas pernyataan Gubernur Papua Lukas Enembe yang mengatakan daerahnya terbuka bagi jurnalis dan aktivis HAM.

"Saya berencana mengunjungi Papua sejak lama, dan hari ini saya nyatakan rencana kunjungan ke sana di waktu mendatang. Di masa lalu ada larangan bagi jurnalis asing ke Papua. Adanya perubahan posisi dari Gubernur Papua ini sangat menggembirakan. Tidak seperti yang dilakukan Tony Abbott yang menyebut insiden tiga aktivis Papua yang memanjat ke Konsulat Australia di Bali sebagai perlawanan," kata Richard Di Natale seperti dilansir radioaustralia.net.au, pada Kamis ini (10/10).

“Saya ingin bertemu dengan aktivis Papua dan mendengar pandangan mereka tentang situasi di sana," kata Senator Di Natale menambahkan.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja