Aktivis Guru Apresiasi Kepemimpinan Jokowi-Ahok

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Aktivis guru yang tergabung dalam Forum Musyawarah Guru Jakarta (FMGJ) melalui konferensi pers perihal evaluasi satu tahun pendidikan di bawah era Jakarta Baru Jokowi-Ahok, menemukan cukup banyak masalah di bidang pendidikan yang berhasil diidentifikasi.

Acara yang diadakan pada Kamis (17/10) di LBH Jakarta tersebut, sebagaimana disampaikan Retno Listiyarti selaku Koordinator Tim Kajian FMGJ, bahwa telah dilakukan kajian kualitatif dalam bidang pendidikan.

Masalah dalam berbagai program pendidikan antara lain terdapat pada program Kartu Jakarta Pintar (KJP), penggunaan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online Sistem Zonasi, penerapan Kurikulum 2013 di DKI Jakarta yang tidak terarah, pembelian perlengkapan sekolah yang tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah, serta birokrasi pendidikan yang belum melayani dan mengayomi.

Kajian ini berfokuskan pada akses dan kualitas pendidikan, serta upaya menangani dugaan korupsi pendidikan, di mana datanya berdasarkan pengamatan langsung di lapangan karena anggota FMGJ semuanya guru, dan juga laporan yang diterima terkait berbagai kasus seperti pungutan, mutasi guru, sampai dugaan korupsi. Jadi data yang disampaikan dalam konferensi pers ini, Retno menegaskan memang berupa data kualitatif.

Akan tetapi beberapa kasus tersebut, seperti yang Retno ungkapkan, bahkan sudah dilakukan pengaduan kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, disertai data-data baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Saat ini, lanjut dia, sedang diselidiki terlebih dahulu sebelum dijabarkan lebih lanjut kepada media maupun masyarakat.

Sebagai aktivis guru, Retno mengapresiasi kepemimpinan pada era Jokowi-Ahok, ia mengatakan, "saat ini kami merasakan betul, kalau kami punya masalah ada harapan untuk diselesaikan, lalu jika kami menghadapi suatu intimidasi, punya tempat untuk mengadu. Kemudian diberi hak untuk mengeluarkan pendapat."

"Beberapa kali kami difasilitasi pertemuan dari Wagub dengan Dinas Pendidikan. Jadi bagaimana posisi seperti ini bisa terjadi, padahal dulu ini sangat mustahil."

"Dulu kalau kita mengadu, ya mentok, tidak ada tindak lanjut. Bahkan beberapa lama kemudian kemungkinan bisa menerima surat mutasi. Maka sekarang kami memiliki keberanian-keberanian untuk mengungkap fakta di lapangan." Kata Retno.