Akuisisi BTN oleh Mandiri, Ditunda

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Sekretaris Kabinet Dipo Alam telah mengirimkan Surat Edaran Nomor SE-05/Seskab/IV/2014 kepada Menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II dan pejabat setingkatnya, Rabu (23/4). Isinya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melarang pejabat negara membuat kebijakan yang berpotensi menimbulkan kontroversi.

OJK Pasrah

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengaku pasrah atas tertundanya rencana akuisisi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ditunda oleh pemerintah selaku pemegang saham mayoritas kedua bank plat merah tersebut.

“Ya tentu saja itu kan keputusan pemilik. OJK itu pada prinsipnya, kami ingin mendorong konsolidasi industri keuangan nasional. Kami mengetahui bahwa BTN juga mempunyai tugas yang sangat penting, yaitu mengembangkan mortgage bank. Dan tentunya itu menjadi pikiran kita semua,” kata Ketua Dewan Komisioner OKJK Muliaman D Hadad saat ditemui di sela-sela sebuah seminar di Jakarta, Kamis.

Muliaman menilai, pada dasarnya lembaga perbankan yang fokus pada pembiayaan perumahan, saat ini masih diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan tempat hunian.

“Mortgage bank ini sejalan dengan kebutuhan perumahan yang sangat besar di Indonesia. Ini masih sangat perlu segera kita kembangkan,” ujar Muliaman.

OJK sebelumnya menyatakan memang akan mendorong konsolidasi lembaga perbankan yang diprioritaskan pada bank-bank yang dimiliki oleh pemegang saham yang sama.

Selain itu, konsolidasi pada bank-bank bermodal kecil, terkait dengan upaya menciutkan jumlah bank untuk membentuk bank berkapasitas modal yang lebih besar.

Muliaman menambahkan, selama ini OJK sudah sering melakukan pembicaraan dengan Bank BTN untuk mengembangkan produk-produk yang terkait dengan mortgage bank.

“Saya kira kita tidak perlu khawatir untuk belajar dari pengalaman dengan negara lain di dalam mengembangkan mortgage bank seperti BTN ini,” kata Muliaman.

Menurut dia, saat ini OJK memerlukan keberadaan Bank BTN yang kuat dan sehat dari sisi permodalan. Selain modal yang kuat, dia juga berharap, bank-bank BUMN bisa bekerja secara profesional yang dikelola secara baik, memiliki kemampuan atau size yang besar agar bisa menutupi dan melayani kebutuhan masyarakat.

“Tentu saja ketika sampai di situ, pemerintah sebagai pemilik, memiliki preferensi. Saya dalam waktu dekat juga akan berbicara dengan Menteri Negara BUMN (Dahlan Iskan). Sebetulnya tidak hanya menyangkut Bank BTN, tetapi bagaimana ke depan peran dari bank-bank pemerintah ini sebagai lokomotif dari sistem perbankan nasional,” ujar Muliaman.

Menurut dia, selama ini, peran bank-bank pemerintah masih sangat besar terhadap sistem perbankan nasional.

“Saya kira perannya lebih dari 40 persen. Artinya, dia masih menjadi lokomotif. Dan tentu saja kami menginginkan bank pemerintah yang sehat dan kuat, karena akan menjadi lokomotif yang kuat bagi industri keuangan dan perbankan nasional,” ujar Muliaman.

Dahlan Pasrah

Menteri BUMN Dahlan Iskan mengisyaratkan dirinya pasrah jika rencana pengalihan saham PT Bank Tabungan Negara ke PT Bank Mandiri dihentikan sesuai arahan Sekretaris Kabinet Dipo Alam bahwa tidak boleh ada keputusan strategis menjelang Pilpres.

“Sayang sekali sebenarnya. Momentum yang sangat baik tidak bisa kita manfaatkan,” kata Dahlan kepada sejumlah media melalui layanan pesan singkat (SMS), di Jakarta, Rabu petang.

Menurut Dahlan, akuisisi BTN oleh Mandiri tersebut sebenarnya merupakan momentum yang penting untuk meningkatkan daya saing Indonesia.

“Tapi ya sudahlah. Saya kan cuma menteri. Harus tunduk pada putusan yang di atas. Kita kehilangan waktu lagi untuk langkah yang strategis. Dan kita sering kehilangan momentum seperti ini,” ujar Dahlan.

Sekretaris Kabinet Dipo Alam sebelumnya mengatakan proses akuisisi Bank Tabungan Negara oleh Bank Mandiri tidak tepat karena berpotensi menimbulkan dampak luas menjelang pemilihan presiden dan akhir masa kerja Kabinet Indonesia Bersatu II.

Untuk itu, Dipo mengaku sudah melayangkan surat kepada Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri BUMN dan termasuk kepada Direktur Utama BTN dan Direktur Utama Mandiri.

Dipo menambahkan, berdasarkan potensi berdampak luas itu, maka rencana pengalihan saham yang berpotensi bisa meresahkan masyarakat dan karyawan tersebut (diminta-red) ditunda sampai ada kejelasan.

Sebelumnya dalam dua pekan terakhir, santer diberitakan Bank Mandiri segera mengakuisisi BTN yang akan diputuskan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 21 Mei 2014.

Dahlan Iskan yang merupakan kuasa pemegang saham BTN dan Mandiri menilai, tiga alasan pelepasan Bank BTN kepada Mandiri. Pertama, menolong BTN karena selama ini sudah tidak sanggup memenuhi permintaan masyarakat terhadap perumahan, kedua menjadikan BTN sebagai penyedia pembiayaan perumahan terbesar di Tanah Air, dan menjadikan Bank Mandiri sebagai bank yang mampu menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) 2015.

Namun wacana yang digulirkan mantan Dirut PT PLN ini langsung mendapat penolakan dari sejumlah kalangan termasuk dari ribuan karyawan Bank BTN yang menggelar aksi unjuk rasa tidak hanya di Gedung Pusat BTN, Harmoni, Jakarta, tetapi juga di sejumlah wilayah seperti di Jawa Timur.

Ketua Komisi XI DPR-RI Harry Azhar mengatakan, bahwa Dahlan Iskan diminta berhati-hati dalam mengambil kebijakan merencanakan pengalihan saham BTN karena langkah tersebut dinilai melanggar Undang-Undang BUMN.

“Menteri BUMN harus paham soal pengalihan saham, karena jika memaksakan dan kemudian melanggar aturan maka siap-siap untuk dipidanakan,” ujar Harry.

Senada dengan itu, Pengamat Perbankan Deni Daruri menilai rencana pengalihan saham BTN kepada Mandiri tidak akan membuahkan hasil maksimal bagi BTN karena tidak memiliki bisnis inti yang sama sehingga jika dipaksakan akan berisiko tinggi.

“Yang tepat itu merger atau akuisisi Bank BUMN lebih cocok dilakukan antara Mandiri dan BNI, sedangkan BTN cocok diambil alih BRI,” kata Deni, yang juga merupakan President Director for Banking Crisis.

Ia pun menilai, bahwa pengalihan saham BTN kepada Mandiri merupakan wacana yang dipaksakan dan sarat dengan agenda tersembunyi.

Bantah Kajian Kurang

Menteri BUMN Dahlan Iskan membantah jika rencana akuisisi PT Bank Tabungan Negara (BTN) oleh PT Bank Mandiri tidak melalui serangkaian kajian mendalam.

“Saya tidak bisa menerima kalau ini (rencana akuisisi BTN) dianggap belum ada kajiannya,” kata Dahlan usai memimpin Rapat Pimpinan Kementerian BUMN di Gedung Garuda Maintenance Facilities (GMF) Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, Banten, Kamis.

Menurut Dahlan, kajiannya sudah sesuai dengan prosedur bahkan melibatkan konsultan berkelas dunia.

“Tapi kalaupun dibatalkan tidak apa-apa. Saya harus menerima dan tunduk kepada atasan,” kata Dahlan.

Sebelumnya dalam dua pekan terakhir, santer diberitakan Bank Mandiri segera mengakuisisi BTN yang akan diputuskan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 21 Mei 2014.

Namun Presiden meminta rencana akuisisi tersebut tidak dilanjutkan, karena dinilai tidak tepat karena berpotensi menimbulkan dampak luas menjelang Pemilihan Presiden dan akhir masa kerja Kabinet Indonesia Bersatu II.

Akan tetapi mantan Dirut PT PLN ini berpendapat seharusnya pemerintah dalam tugas harus terus efektif sampai benar-benar akhir masa tugas, jangan dianggap seperti demisioner karena hanya memasuki pemilu.

“Program-program harus terus berjalan. Yang penting bagus buat masyarakat dan daya saing bangsa ini,” tegasnya.

Dahlan menambahkan pada dasarnya dengan adanya akuisisi BTN oleh Bank Mandiri tersebut, BTN akan tetap eksis dan makin besar. “Saya sudah bilang jangan resah. Kalau mau demo silakan ke saya. Kalau dirut tidak sanggup ya saya hadapi,” ujar Dahlan.

Melihat peta perjalanan wacana akuisisi yang akhirnya terbentur, ia mengaku sedih apa yang diagendakan hanya untuk menaikkan daya saing Bank BUMN di tingkat regional ASEAN. “Tapi saya tidak akan mengomentari keputusan penghentian rencana tersebut,” ujarnya. (Ant)