Mendagri: Otonomi Daerah Masih Banyak Masalah

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Otonomi Daerah yang sudah berjalan selama 18 tahun masih dirasa belum signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan masih banyak hal yang harus dievaluasi padahal dana yang dialirkan telah mencapai sekitar Rp 600 triliun. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi di Hotel Sahid, Kamis (24/4).

“Dana sebesar itu dilengkapi dengan 34 penyerahan kewenangan berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, tambang dan masih banyak lagi,” kata dia. “Kalau dengan semua itu tidak membawa perubahan untuk daerahnya, inilah yang akan kita periksa. Apakah belanja aparatnya yang terlalu besar atau apakah ada beberapa faktor lainnya. Nah, ini yang akan kita kaji ulang.”

Mengamini pernyataan Gamawan Fauzi, Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, MA menyatakan bahwa dalam beberapa hal, pelaksanaan otonomi daerah justru mengalami kemunduran. “Indeks pembangunan manusia tidak meningkat secara signifikan, malah ada kecenderugan turun, lalu tingkat kematian bayi di beberapa tempat cenderung naik, masalah air minum belum teratasi dan belum sesuai dengan standar yang ada,” tambahnya.

Djohan menyayangkan bahwa mengapa pejabat daerah belum bekerja secara maksimal padahal pemerintah pusat sudah memberikan fasilitas dan kemudahan berupa dana, kewenangan memberikan kebijakan dan memilih sendiri pemimpinnya. Menurutnya, inilah yang menjadi persoalan nasional dan pihaknya sedang memikirkan solusi bagaimana cara mengatasi masalah tersebut.

Dalam pidatonya, Gamawan mengatakan bahwa dalam undang-undang saat ini masih belum ada sanksi tegas bagi pejabat daerah yang belum dan tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk menyejahterakan rakyat. Pihaknya hingga saat ini masih mengkaji sanki-sanksi apa yang harus diberikan ketika para pejabat daerah mangkir dari kewajibannya.

Editor : Bayu Probo