Amerika Serikat Kritik Pemerintah Kontrol Internet di Vietnam

HANOI, SATUHARAPAN.COM - Gabungan raksasa internet Amerika Serikat, Google dan Facebook, didukung  pemerintahnya  pada hari Selasa (6/8) ini mengkritik keputusan baru pemerintah Vietnam yang membatasi kebebasan berbicara secara online dan meminta kekuatan perusahaan asing supaya membangun servernya di Vietnam, sebagaimana dilaporkan oleh Miami Herald.

Internet muncul sebagai jalan utama perbedaan pendapat di Vietnam, yang mana menurut pemerintahan Komunis merupakan unsur-unsur konservatif yang mengancam. Pemerintah ingin membungkam perbedaan pendapat, tapi tentu harus mempertimbangkan bagaimana menyeimbangkan hal ini dengan kenyataan bahwa kebebasan berinternet penting untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan menarik investasi dalam suatu negara.

Keputusan Vietnam 72, melarang memposting materi yang menentang Republik Sosialis Vietnam dan yang mengancam keamanan nasional serta istilah-istilah samar lainnya. Keputusan ini memicu tindakan keras yang tengah berlangsung, sebanyak 46 orang dihukum tahun ini di bawah undang-undang lainnya yang melarang perbedaan pendapat sesama blogger.

Para pejabat AS di Hanoi, serta perusahaan internet multinasional, telah melobi pemerintah selama proses pembuatan keputusan tersebut. Keputusan tersebut dinilai keras oleh Kedutaan Besar AS di Hanoi, yang menjelaskan kekecewaannya dengan keputusan akhir.

"Kebebasan fundamental adalah bisa bertindak melalui online sebagaimana yang mereka lakukan secara offline," kata kedutaan AS dalam sebuah pernyataan. "Kami sangat prihatin dengan keputusan yang muncul untuk membatasi jenis informasi yang dapat dibagikan seseorang secara pribadi melalui akun sosial media dan situs web."

Google dan perusahaan internet lainnya telah berusaha memperluas bisnis mereka di Vietnam, yang berkembang pesat melalui sektor internet, namun harus berhati-hati dengan permintaan sensor dan keharusan menyerahkan informasi pribadi pengguna kepada pihak berwenang. Keputusan tersebut menetapkan bahwa perusahaan asing setidaknya harus mempunyai server dalam negeri, sebuah langkah yang memberikan pemerintah kontrol atas kegiatan mereka.

Akan tetapi hal ini akan meningkatkan biaya operasional bagi perusahaan multinasional yang sedang berkembang di Asia, yang secara langsung bisa menjadi penghalang untuk memasuki pasar.

"Kami yakin bahwa keputusan tersebut akan berdampak negatif bagi ekosistem internet di Vietnam," kata Koalisi Internet Asia, kelompok industri yang mewakili Google, Facebook dan perusahaan internet lainnya. "Dalam jangka panjang, keputusan tersebut akan menghambat inovasi dan mengganggu kegiatan bisnis di Vietnam."

Tinggal melihat saja seberapa besar pengaruh keputusan baru ini, yang ketetapannya mulai berlaku pada tanggal 1 September 2013. Google dan Facebook saat ini merupakan pemain dominan di sektor pencarian dan sosial media dari pasar internet di Vietnam. Mereka tidak memiliki kantor di dalam negeri, tetapi mampu memasarkan produk mereka.

Pemerintah Vietnam sendiri menolak kritik itu dengan mengatakan, peraturan itu telah disalahpahami dan tidak melanggar hak azasi manusia. (miamiherald.com)

Editor : Yan Chrisna