Anggota DPR Kritik Kemendag Revitalisasi 5000 Pasar

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Beberapa anggota DPR RI Komisi VI mengkritik proyek di Kementerian Perdagangan terkait revitalisasi 5000 pasar selama lima tahun yang sebelumnya dicanangkan oleh mantan Menteri Perdagangan Rachmat Gobel dan sekarang dilanjutkan oleh Menteri Perdagangan yang baru, Thomas Trikasih Lembong.

“Saya sepakat dengan Pak Lili (Lili Asdjudiredja) bahwa program pasar rakyat yang 1000 per tahun atau 5000 dalam lima tahun itu tidak hanya euforia. Tapi memang yang 5000 ini kebutuhan. Kita tahu bahwa Pak Jokowi (Presiden RI) ini berpihak kepada rakyat kecil dan memang melawan dominasi pasar modern. Kita setuju itu,” kata Slamet Junaedi dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Kementerian Perdagangan di Gedung Nusantara I DPR RI Senayan Jakarta Selatan, hari Kamis (3/9).

Setuju dengan pendapat yang dikemukakan oleh rekan sejawatnya, Junaedi berpendapat bahwa tidak semua daerah perlu pasar rakyat dengan alasan program ini belum siap dan meminta Kemendag untuk berhati-hati. Dia ingin proyek ini berjalan efektif dan sesuai dengan fungsinya karena sudah menghabiskan dana lebih dari 50 persen anggaran Kemendag 2015.

Kemudian, Ihsan Yunus dari Fraksi PDI-P juga melayangkan kritik tajam terkait revitalisasi pasar tersebut. “Yang kami ragukan terkadang adalah realitas yang ada. Pembangunan 5000 pasar ini kira-kira sudah tepat belum, Pak? Untuk dilakukan dimana saja? Kapan? Berapa? Kenapa harus 1000 per tahun? Kenapa harus sekarang? Kenapa tidak 500 dulu?” kata dia.

Dia juga memberi usul kesiapan setiap wilayah untuk revitalisasi pasar juga harus dipertimbangkan. Kemudian, unsur kenyamanan pasar, jalur evakuasi jika terjadi kebakaran, alat-alat pengaman pemadam kebakaran dan akses transportasi masyarakat ke pasar itu juga harus dipikirkan.

DKI Jakarta Tidak Kebagian Revitalisasi Pasar

Di lain sisi, ternyata DKI Jakarta tidak ada dalam daftar revitalisasi pasar. Inilah yang membuat beberapa anggota dewan dari dapil Jakarta mempertanyakan program tersebut. Menurut mereka, ini tidak adil.

“Tadi teman-teman saya sibuk dengan pasar di seluruh provinsi, tapi sayang DKI Jakarta nggak kebagian,” kata Melani Leimena Suharli dari Fraksi Partai Demokrat.

Menanggapi hal tersebut, Thomas mengungkapkan berdasarkan kesepakatan dari jajaran Kemendag, untuk wilayah DKI Jakarta belum perlu diberikan suntikan dana lagi karena dana dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri masih banyak.

“Saya banyak terima masukan dari jajaran kami di Kemendag. DKI itu dananya berlimpah. Jadi ada pertanyaan apakah betul masih memerlukan tunjangan dana lagi dari Kemendag untuk membangun pasar?” kata Thomas.

Menanggapi hal itu, salah satu anggota dewan langsung menyanggahnya.

“Saya kira bukan soal DKI mampu atau tidak. Ini masalah aspirasi anggota dewan untuk bisa memperjuangkan. Sebab kalau tidak, keadilan itu dimana? Jadi kalau umpamanya saja di Papua itu mendapat Rp 100 miliar berapa pasar (yang akan dibangun)? Mau dibangun dimana itu? Jadi ini harus diperhatikan.”

Kemudian, Thomas mengatakan bahwa pihaknya akan mempertimbangkan usulan para anggota dewan dengan cara berdiskusi lebih lanjut dengan jajaran Kemendag.

“Saya jamin saya akan mengambil pendekatan yang terbuka dan selalu ingin mencari pendekatan yang akal sehat,” kata dia.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja