Bappenas: Kereta Kecepatan Menengah Jakarta-Bandung Dibutuhkan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil mengatakan pengembangan moda transportasi dengan kereta bercepatan menengah tetap dibutuhkan di rute Jakarta-Bandung.

Proyek kereta super cepat--yang akhirnya diputuskan menjadi kereta cepat menengah--dibutuhkan sebagai pelengkap sarana konektivitas dalam rencana pengembangan wilayah antara Jakarta, dan kota pusat industri tekstil, Bandung, katanya di Jakarta, hari Jumat (4/9).

"Filosofi pembangunan kereta itu adalah pembangunan wilayah. Wilayah akan berkembang jika stasiun dibuka," ujarnya. 

Sofyan menjelaskan moda transportasi itu dipilih untuk melengkapi konektivitas karena sistem perkeretapian lebih mendukung rencana pengembangan kawasan di rute yang sebagian besar melintasi kawasan pertanian dan hutan itu.

Misalnya, pemerintah sebagai regulator, dapat menentukan titik-titik yang akan menjadi pemberhentian penumpang. Dengan begitu, pembangunan transportasi Jakarta-Bandung akan lebih terpadu dan saling mendukung dengan pembangunan sektor lain, misalnya pertanian dan industri.

Sedangkan sarana transporasi lain, seperti jalan raya atau tol misalnya, kata Sofyan, cenderung akan menghabiskan sisa lahan yang tersedia sehingga tidak efisien. Jika membangun jalan raya, pemerintah pun akan lebih sulit mengatur mobilitas penumpang di rute "gemuk` ini.

"Misalnya sekarang ada kebun teh di Cipularang yang tidak produktif. Karena di samping kebun teh itu ada jalan tol yang setiap hari dilewati ribuan manusia dan mobil. Suhu dan tempratur di sana jadi meningkat. Tidak cocok dengan kebun teh yang membutuhkan hawa dingin," kata dia.

Sofyan juga meyakini proyek kereta kecepatan menengah ini tidak akan menggusur layanan kereta reguler Jakarta-Bandung dari PT Kereta Api Indonesia (KAI), namun memang perlu dilakukan sejumlah penyesuaian.

Meskipun proyek ini penting, Sofyan menegaskan, pengerjaan dan operasi proyek ini sepenuhnya akan diserahkan ke BUMN atau swasta. Pemerintah hanya akan bertindak sebagai regulator. Musababnya, pemerintah ingin terlebih dulu fokus mengembangan moda kereta di luar Jawa, seperti di Kalimantan, Sulawesi dan Papua.

Kereta cepat menengah ini diestimasikan memiliki kecepatan 250 kilometer per jam, dan akan memangkas waktu perjalanan darat Jakarta-Bandung dari 2-3 jam menjadi 43 menit. 

Kritik keras sebelumnya kerap dilontarkan berbagai tokoh tentang rencana pengerjaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Mantan Menteri Perhubungan Emil Salim menilai proyek kereta cepat yang lokasinya di Pulau Jawa, bisa memperlebar ketimpangan ekonomi, mengingat kondisi transportasi di pulau lain masih sangat tidak memadai.

Ekonom senior UI Anwar Nasution menyebutkan proyek kereta cepat hanya cocok untuk rute jarak jauh seperti Jakarta-Surabaya, dan tidak memiliki potensi pasar yang signifikan untuk rute Jakarta-Bandung.

Pemerintah akhirnya memutuskan untuk membatalkan proyek kereta cepat dan mengubahnya menjadi proyek kereta kecepatan menengah. Proses persiapan dan pengerjaaannya pun diserahkan kepada Kementerian BUMN, dengan skema "business to business", tanpa atas nama proyek pemerintah.

Sebelumnya, proyek kereta cepat Indonesia yang diperebutkan dua negara ekonomi raksasa Asia, Jepang dan Tiongkok ini mencuatkan biaya investasi 5,5-6,2 miliar dolar AS. (Ant)