Arab Saudi Dililit Utang karena Raja Royal Naikkan Gaji PNS

RIYADH, SATUHARAPAN.COM - Arab Saudi yang selama beberapa dekade dikenal dengan utang pemerintahnya yang rendah, kini bergulat dengan menggunungnya utang dan membengkaknya defisit yang menyebabkan lembaga pemeringkat internasional, Standard & Poors, menurunkan rating utang negara itu.

Sampai akhir tahun 2014, utang pemerintah Arab Saudi tercatat tak sampai 2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Kini utang negara itu mencapai rekor tertinggi, diperkirakan akan mencapai 33 persen dari PDB pada tahun 2020, menurut laporan IMF terbaru. Anggaran negara itu yang selama ini surplus, tahun ini mencatat defisit 21,6 persen dari PDB.

Untuk pertama kalinya pula sejak tahun 2007, negara ini terpaksa menerbitkan obligasi pemerintah untuk membiayai belanja negara.

Apa yang menyebabkan Arab Saudi terpuruk sampai sedemikian parah?

Situs Global Risk Insights  menyebut ada beberapa sebab. Pertama, penurunan   harga minyak lebih dari 40 persen dalam 12 bulan terakhir menjadi salah satu penyebab utama. Harap dicatat, 90 persen pendapatan Arab Saudi berasal dari penerimaan minyak.

Hal tersebut semakin parah oleh sikap Raja Salman, yang naik tahta pada bulan Januari lalu, yang royal membagi-bagi bonus kepada pegawai negeri sipil kerajaan itu, disamping juga pengeluaran subsidi yang sangat besar.

Dalam rangka konsolidasi popularitasnya, Raja Salman telah memberikan bonus, disamping kenaikan gaji kepada pegawai  yang jumlahnya di atas rata-rata dari belanja kebanyakan pemerintah dalam setahun.

Hal ini ditambah pula dengan pengeluaran yang signifikan untuk belanja militer dalam perang Yaman dan ancaman keamanan dari Suriah, serta bantuan untuk Mesir.  Ini menyebabkan kenaikan tajam defisit anggaran pemerintah Arab Saudi.

Minggu ini, sebuah dokumen internal pemerintah  yang bocor mengungkapkan bahwa Raja Salman berencana melakukan langkah penghematan. Pertama, Arab Saudi akan membekukan perekrutan  dan promosi pegawai pemerintah serta menangguhkan pembelian furnitur dan kendaraan.

Selanjutnya, departemen pemerintah  tidak akan menbuat kontrak proyek baru.

Pemerintah juga membekukan penempatan dan promosi pegawai pada kuartal keempat.

Juli lalu, pemerintah Arab Saudi memotong kembali belanja pembangunan stadion sepak bola di seluruh negeri, seiring dengan penurunan harga minyak. Dari sebelas stadion yang direncanakan akan dibangun, hanya dua stadion yang akan dilanjutkan.

Arab Saudi tidak mengikuti saran IMF untuk memangkas subsidi dalam rangka menutup defisit.

Standard & Poor's telah memangkas peringkat kredit Arab Saudi dari AA- menjadi A+ dan mengatakan outlook kredit dari negara itu masih tetap negatif.

Editor : Eben E. Siadari