AS akan Balas Tiongkok Atas Aksi Peretasan OPM

WASHINGTON DISTRICT COLUMBIA, SATUHARAPAN.COM – Pemerintahan Amerika Serikat (AS) di bawah kendali Presiden Barack Obama mengumumkan  akan membalas Tiongkok untuk pencurian informasi pribadi lebih dari 20 juta warga AS yang diretas dari situs Kantor Manajemen Personalia Office of Personnel Management (OPM). 

"Salah satu kesimpulan yang kita telah capai adalah bahwa kita perlu sedikit lebih terbuka tentang tanggapan kami, dan kami ingin lakukan langkah pencegahan," kata seorang pejabat senior pemerintah, Sabtu (1/8).

Keputusan untuk membalas adalah hal yang mengejutkan untuk Gedung Putih, yang sebelumnya telah menyarankan tidak mungkin secara terbuka menyebut nama peretas tersebut ke publik. Kala itu beberapa pejabat senior AS menyebut nama sandi peretas tersebut adalah “China” (Tiongkok). 

“Kita perlu untuk mengganggu dan mencegah apa yang saat ini sedang dilakukan musuh kita  di dunia maya, dan itu berarti AS membutuhkan berbagai macam alat untuk melakukan tindakan balasan,” pejabat tersebut menambahkan.

 Obama menerima tekanan bertubi-tubi perihal peretasan tersebut yang dianggap sebagai pencurian digital terbesar yang pernah ada sepanjang sejarah informasi pemerintah.

"Apa yang kita lihat dengan  gangguan peretasan yang berulang-ulang adalah membangun pertahanan negara tidak cukup dari dalam,” kata anggota Senat Partai Republik asal California, AS Adam Schiff.

Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, James Clapper, Direktur Intelijen Nasional, memiliki pendapat yang berbeda dari pemerintah. Clapper mengatakan bahwa di masa mendatang AS masih mungkin menanggapi  serangan para peretas dunia maya. 

"Saya pikir kita akan melihat perkembangannya terlebih dahulu, karena kita harus mempelajari motif psikologis peretas,” kata Clapper.

Washingtontimes tidak merinci apakah ada tindakan spesifik pemerintah dalam menanggapi serangan itu. Administrasi dari OPM melaporkan saat ini kemungkinan akan ada penggalian lebih dalam terkait sanksi ekonomi, mirip dengan sanksi dari AS yang dikenakan pada Korea Utara setelah negara yang dipimpin Kim Jong Un tersebut diduga kuat dalam serangan cyber besar-besaran di Sony Pictures Entertainment. (washingtontimes.com)

Ikuti berita kami di Facebook

Editor : Eben E. Siadari